Kejari Minahasa Tetapkan Mantan Kadis Perdagangan Tersangka Kasus Penyalahgunaan Wewenang Retribusi Pasar
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kajari Minahasa Rama Eka Darma (tengah) didampingi Kasi Intel Syaiful Arif dan Kasi Pidsus Devis Buni Lele dalam konferensi pers di kantornya. (Foto: Dok/intana.news)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, INTANA.NEWS – Kejaksaan Negeri Minahasa menetapkan DW, Kepala Dinas Perdagangan Minahasa tahun 2024, sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan retribusi pasar, Rabu (28/10/2026).
Penetapan status hukum tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejari Minahasa Rama Eka Darma dalam konferensi pers di kantornya.
Usai penetapan tersangka, tim penyidik Kejari Minahasa langsung melakukan penahanan terhadap DW.
Tersangka selanjutnya dibawa dan dititipkan di Lapas Tondano untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Dalam kesempatan tersebut, Kajari didampingi oleh Kasi Intel Syaiful Arif dan Kasi Pidsus Devis Buni Lele.
Tersangka DW diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan dalam jabatan pada tahun anggaran 2024.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Perwakilan Sulawesi Utara tahun 2025, ditemukan adanya kekurangan setoran hasil retribusi pasar ke kas daerah sebesar Rp444.547.000.
Dari hasil penyidikan mendalam, penyidik menemukan fakta bahwa kekurangan setoran tersebut terjadi akibat adanya instruksi setoran rutin kepada tersangka.
DW diduga kuat memaksa bawahannya untuk menyerahkan sebagian dana hasil pemungutan retribusi beserta barang secara berkala.
Selama menjabat, tersangka tercatat menerima uang tunai sebesar Rp102.400.000 dari hasil pemotongan setoran tersebut.
Selain penerimaan uang tunai, tersangka juga menerima barang dalam bentuk natura dengan nilai setara Rp21.639.000. Dengan demikian, total akumulasi dana dan barang natura yang diterima tersangka mencapai Rp124.039.000.
Atas perbuatannya, tim penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang ikut menikmati atau memfasilitasi tindak pidana penyalahgunaan wewenang tersebut. (nes)
Saat ini belum ada komentar