Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Utama » Susun RKPD 2027, Pemkab Minahasa Prioritaskan Aspirasi Publik

Susun RKPD 2027, Pemkab Minahasa Prioritaskan Aspirasi Publik

  • account_circle Anes Walean
  • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INTANANEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Jumat (27/3/2026) di Ruang Sidang Kantor Bupati.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengatakan bahwa perencanaan tahun ini harus menjadi jawaban atas kebutuhan riil masyarakat.

​”RKPD Tahun 2027 menjadi kunci perumusan program pembangunan,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, program tersebut harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Saya minta seluruh perangkat daerah merancang kegiatan yang berdampak nyata,” ujar Bupati Robby Dondokambey saat membuka kegiatan.

Bupati menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional.

Ia memperingatkan agar perencanaan tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata.

​Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Vanda Sarundajang, unsur Forkopimda, serta pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa.

Pelibatan berbagai elemen, mulai dari akademisi, LSM, hingga perwakilan perempuan dan anak diharapkan mampu menyelaraskan aspirasi warga dengan prioritas pembangunan daerah.

​Dengan sinkronisasi ini, Pemkab Minahasa menargetkan dokumen pembangunan tidak hanya berkualitas secara teknokratis, tetapi juga implementatif dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat di Minahasa. (nes)

  • Penulis: Anes Walean

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perbaiki Data Kependudukan, Pemkab Minahasa Gandeng Sektor Perhotelan

    Perbaiki Data Kependudukan, Pemkab Minahasa Gandeng Sektor Perhotelan

    • calendar_month 13 jam yang lalu
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 47
    • 0Komentar

    INTANANEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat sistem pelaporan kependudukan melalui kerja sama strategis dengan sektor swasta. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Minahasa dengan Hotel Yama Tondano serta Hotel Tateli Resort and Convention, Senin (30/3/2026). ​Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi laporan kependudukan di wilayah Kabupaten Minahasa. Melalui integrasi […]

  • Streamlining Tasks: Automation Gadgets Revolutionizing Everyday Work

    Streamlining Tasks: Automation Gadgets Revolutionizing Everyday Work

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 341
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • Pemkab Minahasa Serahkan SK Kenaikan Pangkat bagi Aparatur Sipil Negara

    Pemkab Minahasa Serahkan SK Kenaikan Pangkat bagi Aparatur Sipil Negara

    • calendar_month 14 jam yang lalu
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 31
    • 0Komentar

    INTANANEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan penataan birokrasi melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) TMT 1 April 2026. Penyerahan dilakukan dalam apel kerja Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano, Senin (30/3/2026). ​Bupati Minahasa Robby Dondokambey, didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang dan Sekda Lynda Deisye Watania menegaskan bahwa kenaikan pangkat […]

  • DPR dan Presiden Prabowo Didesak Segera Bentuk Tim Pencari Fakta Pasca Mundurnya Kepala BAIS TNI Terkait Kasus Penyiraman Air Keras

    DPR dan Presiden Prabowo Didesak Segera Bentuk Tim Pencari Fakta Pasca Mundurnya Kepala BAIS TNI Terkait Kasus Penyiraman Air Keras

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 15
    • 0Komentar

    INTANANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) pasca mundurnya Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Letjen Yudi Abrimantyo. Desakan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta seperti dikutip pada Jumat (27/3/2026). Dia mengatakan, […]

  • Ribuan Kader PKK dan Pengurus Koperasi di Minahasa Terima Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

    Ribuan Kader PKK dan Pengurus Koperasi di Minahasa Terima Jaminan BPJS Ketenagakerjaan

    • calendar_month 14 jam yang lalu
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 41
    • 0Komentar

    INTANANEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa memperluas cakupan perlindungan sosial bagi para tokoh masyarakat dan pengurus di tingkat desa serta kelurahan. Sebanyak 2.184 anggota Tim Penggerak PKK dan 1.991 pengurus Koperasi Merah Putih resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. ​Penyerahan kartu kepesertaan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, dan […]

  • Batas Akhir 31 Maret, KPK Sebut 94.542 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan Laporan Harta Kekayaan

    Batas Akhir 31 Maret, KPK Sebut 94.542 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan Laporan Harta Kekayaan

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 21
    • 0Komentar

    INTANANEWS – Hingga Kamis (26/3/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 94.542 penyelenggara negara (PN) atau wajib lapor (WL) belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025. Sementara yang sudah melapor mencapai 337.340 PN atau WL. Batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2026. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta […]

expand_less