Pemprov Sulut Perketat Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Melalui Gerakan Pangan Murah
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MANADO, INTANA.NEWS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperketat pengawasan distribusi bahan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di empat wilayah krusial, Kamis (26/3/2026).
Langkah tersebut diambil guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah menjelang hari besar keagamaan.
Guna memastikan intervensi harga berjalan efektif, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus meninjau langsung pelaksanaan GPM.
Pemantauan lapangan tersebut dilakukan secara maraton di Kota Bitung, Kota Manado, Kota Kotamobagu, dan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Di sela-sela pemantauan, Yulius menyempatkan diri berdialog dengan pedagang dan warga untuk memvalidasi harga komoditas di lapangan.
Beberapa bahan pokok yang menjadi fokus pemeriksaan antara lain bawang, cabai, hingga daging ayam.
Menurut Yulius, kehadiran pemerintah secara langsung diperlukan untuk menjamin harga di tingkat konsumen tetap berada di bawah harga pasar reguler.
”Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan warga mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Stabilitas ini akan terus kita jaga melalui operasi rutin,” ujar Yulius saat meninjau lokasi GPM.
Oleh karena itu, GPM ini dirancang bukan sekadar sebagai seremoni distribusi. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai instrumen untuk mengintervensi harga pasar yang cenderung fluktuatif.
Fokus utama pemantauan kini tertuju pada ketersediaan stok beras, minyak goreng, dan telur.
Pengawasan ini dilakukan agar distribusi tepat sasaran serta tidak mengalami sumbatan di rantai pasok.
Selanjutnya, Gubernur menegaskan bahwa sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga iklim ekonomi yang kondusif.
Melalui koordinasi lapangan yang ketat, angka inflasi daerah diharapkan tetap terkendali.
Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga yang mendadak.
Pada akhirnya, upaya taktis ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Sulut.
Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui pengawasan distribusi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
