Sespim Lemdiklat Polri Riset Kepemimpinan Futuristik di Polres Minahasa
- account_circle Anes Walean
- calendar_month 2 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, INTANA.NEWS – Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri) melakukan pengambilan data penelitian Tahap II Tahun 2026 di Aula Tansa Trisna Polres Minahasa, Rabu (19/8/2026).
Riset bertajuk “Pengembangan Kepemimpinan Polri yang Futuristik dalam Penegakan Hukum yang Modern dan Berkeadilan” ini digelar melalui forum Focus Group Discussion (FGD) guna menjaring masukan langsung dari lintas sektor dan elemen masyarakat di wilayah Sulawesi Utara.

Ketua Tim Penelitian Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol. Dicky Patria Negara, S.H., S.I.K., M.Si., meminta seluruh responden yang hadir untuk memberikan masukan dan data riil tanpa ada yang ditutup-tutupi.
”Kami mohon silakan sampaikan masukan secara terbuka dan apa adanya. Tujuannya demi kebaikan kami di institusi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Brigjen Pol. Dicky Patria Negara,

Ia menjelaskan, data yang dihimpun dari tingkat daerah sangat krusial untuk memetakan kebutuhan kepemimpinan Polri masa depan.
Menurutnya, stabilitas keamanan dan kenyamanan publik di daerah merupakan fondasi utama yang berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Kapolres Minahasa, AKBP Steven J. R. Simbar, S.I.K., menyambut baik digelarnya riset akademis kepolisian ini di wilayah hukumnya yang membawahi 11 Polsek.
Ia meminta jajarannya memberikan gambaran operasional yang transparan.

Kegiatan ini diikuti Polres Minahasa Selatan (Minsel) dan Polres Tomohon.
”Kepada seluruh peserta dan responden, silakan sampaikan sesuai fakta di lapangan. Dengan data yang valid, hasil penelitian ini akan jauh lebih bermanfaat dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan,” tegas AKBP Steven.
Proses pengambilan data ini melibatkan beragam pemangku kepentingan.
Dari jajaran eksekutif Pemkab Minahasa, hadir Staf Ahli Bupati, Kepala Bappelitbangda, Kepala BKPSDM, hingga Kepala Dinas Pendidikan sebagai narasumber evaluasi pelayanan publik.
Selain pihak eksekutif dan anggota DPRD, FGD ini juga menyerap aspirasi dari elemen kejaksaan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, hingga insan pers. (nes)
- Penulis: Anes Walean

Saat ini belum ada komentar