Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Pilihan » Badan Pengawas Obat dan Makanan Beberkan Penyebab Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Badan Pengawas Obat dan Makanan Beberkan Penyebab Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

  • account_circle Norman Meoko
  • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, INTANA.NEWS – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara terbuka membeberkan pemicu utama insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satuna yakni pelanggaran batas waktu penyajian makanan oleh satuan pelaksana di lapangan.

Kasus terbaru insiden keracunan massal progam MBG menimpa puluhan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sedikitnya 361 pelajar dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat mual parah dan muntah-muntah usai menyantap makanan yang dibagikan, bahkan salah seorang korban anak dilaporkan sempat mengalami gejala hilang ingatan sementara.

Terkait hal itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyebutkan, rentang waktu yang terlalu panjang antara proses memasak dan penyajian dinilai membuat makanan cepat basi hingga terkontaminasi mikroba berbahaya.

“Sesuai standar operasional prosedur (SOP) pengawasan keamanan pangan yang diterbitkan pihaknya, batas aman konsumsi makanan olahan siap saji maksimal 4 jam setelah matang,” katanya di Jakarta pada Seni (14/9/2026).

Ia mengatakan, hasil penelusuran tim pengawas BPOM di lapangan justru mendapati praktik pengolahan yang melampaui toleransi batas waktu aman tersebut.

“Salah satu penyebabnya misalnya diproduksi jam 01.00 malam, diolah, dimasak, nanti diedarkan, disajikan pada saat jam 12.00 siang. Artinya itu kurang lebih 11 jam. Sementara SOP yang kami berikan kepada ini, satuan pelaksana yang berhubungan itu, jangan lewat 4 jam. Kalau lewat 4 jam, itu hitungan kami itu sudah basi,” tuturnya.

Dia selanjutnya mengemukakan, makanan yang dibiarkan berada di suhu ruang melebihi batas waktu aman tersebut rentan mengalami degradasi kualitas secara cepat, yang kemudian memicu tumbuhnya racun biologis.

“Nah, kalau sudah basi, terjadi berbagai macam faktor-faktor. Dan setelah kita lihat pada saat di lapangan, kita ambil sampel dan sebagainya, memang ada yang mengandung berbagai macam alflatoksin, ada dan sebagainya, itu karena proses degradasi dari makanan itu,” ia menambahkan.

Korban MBG Mencapai 43.838 Orang

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di Jakarta pada Kamis (3/9/2026) menyebutkan bahwa total korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 2025 telah mencapai 43.838 orang dan tersebar di 36 provinsi.

Khusus sepanjang Agustus 2026 ternyata terdapat 3.079 korban keracunan MBG. Sementara sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2026, jumlah korban mencapai 15.735 orang.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangannya, mengaku heran hingga kini belum terlihat adanya pihak penyedia MBG yang diproses secara hukum.

Kondisi itu dikatakannya menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang bertanggungjawaban hukum terhadap pihak penyedia MBG di tengah puluhan ribu korban yang tercatat sejak program tersebut berjalan.

“Ini sudah menjadi alarm nasional. Pemerintah tidak bisa terus memperlakukan korban sebagai angka-angka statistik. Di balik setiap angka ada anak yang sakit, keluarga yang panik, dan kegagalan negara menjamin makanan yang aman,” tuturnya.

Dia menyatakan, JPPI secara khusus menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak penyedia MBG yang dinilai belum mendapatkan pertanggungjawaban hukum secara tegas ketika terjadi kasus keracunan.

“Penanganan kasus selama ini lebih sering berakhir pada penutupan sementara dapur, teguran, atau pergantian pengelola. Kami khawatir pola tersebut justru membuat tidak adanya konsekuensi hukum bagi pihak yang dianggap lalai hingga menyebabkan masyarakat sakit,” ujarnya.

Ubaid Matraji melihat sepertinya SPPG berada di zona kebal hukum.

“Anak-anak keracunan, dapur ditutup sementara, pengelola ditegur, lalu beberapa hari kemudian beroperasi lagi. Kalau kelalaian yang membuat ratusan orang sakit tidak pernah berujung pada pertanggungjawaban hukum, jangan heran kalau kasus yang sama terus berulang,” katanya.

Ia menambahkan, bila terdapat dugaan kelalaian yang menyebabkan orang sakit maka aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggung jawab.(nor)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alunan Musik Bambu Iringi Pelepasan Purna Tugas Prajurit Kodim 1302/Minahasa

    Alunan Musik Bambu Iringi Pelepasan Purna Tugas Prajurit Kodim 1302/Minahasa

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    TONDANO, INTANA.NEWS – Komando Distrik Militer (Kodim) 1302/Minahasa menggelar acara syukuran purna tugas dan pra-purna tugas bagi sejumlah personel di Aula Makodim, Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (15/5/2026). Alunan musik bambu tradisional khas Minahasa menjadi pengiring utama dalam seremoni pelepasan prajurit yang telah menuntaskan masa pengabdian mereka. Komandan Kodim 1302/Minahasa, Letkol Inf Bonaventura Ageng F.S., hadir […]

  • Dukungan Prabowo Kembali Bertarung di Pilpres 2029 Mengalir, soal Cawapresnya “Wait and See”

    Dukungan Prabowo Kembali Bertarung di Pilpres 2029 Mengalir, soal Cawapresnya “Wait and See”

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Pilpres 2029 masih jauh. Namun sejumlah partai politik tiba-tiba menyatakan mendukung Prabowo Subianto untuk maju di hajatan demokrasi itu. Namun soal siapa calon wakil presiden yang bakal mendampingi Prabowo, partai politik tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Hingga Senin (12/10/2026) sudah tiga partai politik menyatakan dukungan untuk Prabowo kembali […]

  • Kasus Keracunan MBG Masih Terjadi, DPR Minta Badan Gizi Nasional Bentuk Satuan Tugas Khusus

    Kasus Keracunan MBG Masih Terjadi, DPR Minta Badan Gizi Nasional Bentuk Satuan Tugas Khusus

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera membantu Satuan Tugas (Satgas) khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan akibat program unggulan Prabowo-Gibran itu. Pembentukan Satgas khusus yang diusulkan beranggotakan BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, dan orang tua murid dimaksudkan untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap […]

  • Wabup Minahasa Hadiri Pembukaan Bimtek ASWAKADA 2026 di Jakarta

    Wabup Minahasa Hadiri Pembukaan Bimtek ASWAKADA 2026 di Jakarta

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    MINAHASA, INTANA.NEWS – Wakil Bupati (Wabup) Minahasa Vanda Sarundajang menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) ASWAKADA 2026. Acara tersebut berlangsung di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta, Senin (27/4/2026). Selain bimbingan teknis, agenda ini juga menjadi ajang silaturahmi nasional bagi para wakil kepala daerah. ​Sinergi Menuju Indonesia Maju ​Kegiatan ini mengusung tema penguatan sinergi wakil kepala daerah […]

  • Catat! Mendagri Tito Tegaskan Kepala Daerah Diminta Tidak Lagi Tambah Tenaga Honorer Baru

    Catat! Mendagri Tito Tegaskan Kepala Daerah Diminta Tidak Lagi Tambah Tenaga Honorer Baru

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Seluruh kepala daerah diminta tidak lagi menambah tenaga honorer baru di lingkungan pemerintah daerah. Langkah itu diperlukan untuk mengendalikan belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR […]

  • Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah Sepakat “Parliamentary Threshold” 5 Persen

    Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah Sepakat “Parliamentary Threshold” 5 Persen

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Para ketua umum partai politik dalam koalisi pemerintah dikabarkan telah menggelar pertemuan khusus guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu terutama soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Dalam pertemuan khusus itu dipastikan bahwa partai politik dalam koalisi pemerintah sepakat ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) […]

expand_less