Alasan Kemanusiaan, Kejari Minahasa Alihkan Penahanan Tersangka Korupsi Retribusi Pasar Menjadi Tahanan Kota

MINAHASA, INTANA.NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa resmi mengalihkan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024, Dano Warouw, dari tahanan Rutan Kelas IIb Tondano menjadi tahanan kota.

Langkah hukum atas pertimbangan kemanusiaan ini diambil setelah penyidik menerima surat pemberitahuan dan rekomendasi medis terkait kondisi kesehatan tersangka yang memerlukan perawatan lanjutan secara intensif.

Kajari Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H.  dalam konferensi pers yang didampingi Kasi Intel Syaiful Arif dan Kasi Pidsus Devis Buni Lele, menjelaskan, penetapan status tahanan kota ini merujuk pada aturan hukum yang berlaku serta pertimbangan medis yang mendalam.

“Sesuai pertimbangan kemanusiaan dan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, penyidik berkesimpulan untuk melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka dari Rutan menjadi tahanan kota,” ujar Kajari Minahasa.

Sebelumnya, pada Kamis (6/11/2026), pihak Lapas Kelas IIb Tondano menyampaikan surat pemberitahuan bahwa tersangka Dano Warouw dalam keadaan sakit berdasarkan pemeriksaan dr. Gandi P. Napitupulu.

Merujuk pada rekam medis Rumah Sakit Advent Manado, tersangka didiagnosis menderita Fatty Liver Grade I, Cholelithiasis (batu empedu), kista renalis sinistra (kista ginjal kiri), serta pembesaran prostat dan kalsifikasi yang mengharuskannya menggunakan kateter.

Penyidik kemudian menjemput dan membawa tersangka ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano untuk mendapatkan perawatan inap sesuai instruksi dr. Pingkan Mamoija, disertai penerbitan surat perintah pembantaran terhitung sejak 6 November 2026.

Selanjutnya, pada Selasa (11/11/2026), tim penasihat hukum tersangka mengajukan permohonan pengalihan penahanan guna perawatan lanjutan di poliklinik spesialis, yang diperkuat oleh Surat Keterangan Dokter nomor 3334/01.03/SK/RS/XI/2026 dari dr. Adrew Hukom, Sp.PD.

Kebijakan ini juga selaras dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 serta Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penasihat Hukum tersangka dari Don Adi Jaya & Partners Law Firm, Adv. Jahya D.A. Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H. (Foto: intana.news)

Terpisah, Penasihat Hukum tersangka dari Don Adi Jaya & Partners Law Firm, Adv. Jahya D.A. Tampemawa, S.Pd., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah humanis yang diambil oleh pimpinan dan jajaran Kejaksaan Negeri Minahasa.

“Kami sangat berterima kasih karena pimpinan Kejaksaan Negeri Minahasa sangat humanis dan memberikan akses kepada klien kami untuk berobat,” ungkap Jahya.

Ia menjelaskan bahwa pembengkakan prostat yang dialami kliennya telah membesar hingga tiga kali lipat sejak awal tahun dan memicu kekambuhan akibat stres menghadapi masa penahanan.

Menurutnya, pengalihan menjadi tahanan kota dinilai jauh lebih efektif dan efisien secara birokrasi, mengingat tersangka harus menjalani perawatan lanjutan di kediamannya tanpa harus merepotkan prosedur pengawalan ketat setiap kali berobat.

Meski demikian, Jahya menegaskan bahwa status hukum kliennya tetap sebagai tersangka dan proses hukum terus berjalan sebagaimana mestinya.

Pihak keluarga juga telah berkomitmen untuk kooperatif dan mematuhi seluruh ketentuan selama status tahanan kota diberlakukan dengan istri dan adik kandung bertindak sebagai penjamin. (nes)