Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Waraney Puser In Tana Dorong Program Nasional Dongkrak Ekonomi Lokal Sulut

MANADO, INTANA.NEWS – Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada periode Oktober 2024–Oktober 2026, berbagai kebijakan strategis nasional dinilai telah meletakkan fondasi kuat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum.

Meski demikian, implementasi program tersebut di daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu dikawal agar berdampak langsung pada perekonomian masyarakat lokal.

Ketua Umum Waraney Puser In Tana Sulawesi Utara John F. S. Pandeirot menilai, sejumlah program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga peningkatan anggaran pendidikan, merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan nasional

“Bagi Sulawesi Utara, arah kebijakan nasional tersebut harus diterjemahkan secara taktis agar menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. Sebagai daerah kepulauan, wilayah perbatasan, dan pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik, Sulut memiliki tantangan sekaligus peluang yang khas,” ujar John dalam keterangan tertulisnya di Manado, Sabtu (14/11/2026).

Menurut John, terdapat empat aspek strategis yang harus dioptimalkan agar kebijakan pemerintah pusat selaras dengan kebutuhan pembangunan Sulawesi Utara.

Pertama, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan melibatkan petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi lokal dalam rantai pasok pangan.

“Jangan sampai program berskala nasional ini justru mengabaikan potensi lokal dan tidak memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha di daerah,” katanya.

Kedua, inisiatif Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih perlu dioptimalkan untuk menjangkau wilayah pesisir dan kepulauan.

Pembangunan di Sulawesi Utara, lanjut John, harus bersifat inklusif dan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, melainkan menyentuh wilayah Nusa Utara, meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), dan Kepulauan Talaud, serta daerah perbatasan.

Ketiga, pemberantasan korupsi dan kepastian hukum harus diperkuat hingga ke tingkat daerah.

John menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan investasi, sektor pertambangan, serta perlindungan kawasan hutan.

“Di bidang penegakan hukum, langkah penyelamatan keuangan negara oleh pemerintah pusat patut diapresiasi. Di daerah, investasi memang harus diberi kemudahan, tetapi hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan,” tuturnya.

Keempat, stabilitas dan kerukunan sosial di tengah kemajemukan masyarakat Sulawesi Utara harus terus dirawat sebagai modal utama pembangunan melalui sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan.

John menegaskan, Waraney Puser In Tana Sulawesi Utara berkomitmen mendukung keberlanjutan program pemerintahan Presiden Prabowo dengan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif.

“Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang steril dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja nyata, mendengar aspirasi publik, dan menegakkan hukum secara konsisten. Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan dan kehadiran negara,” ujar John. (nes)