Jangan Main-main Lho! KPK Usul Harta Pejabat Tidak Dilaporkan di LHKPN Dapat Dirampas Negara
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Senin, 26 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Komisi Pemberantasan Korupsi.(Foto:Dok/kpk.go.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Pejabat yang tidak melaporkan hartanya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jangan main-main lho.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar negara merampas harta kekayaan pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Usul itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak di Jakarta seperti dikutip pada Senin (26/10/2026).
Ia mengatakan, usulan itu disampaikan sebagai salah satu materi yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Selanjutnya dia menyatakan bahwa harta kekayaan penyelenggara negara yang jumlahnya melampaui laporan LHKPN perlu menjadi perhatian. Aset yang tidak dilaporkan tersebut dapat dirampas negara apabila ketentuan itu diatur dalam undang-undang.
“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa usulan itu juga berlaku bagi penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN, tetapi tidak melakukannya.
“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” ujarnya.
Pada bagian lain, Johanis Tanak mengemukakan, mekanisme keberatan juga perlu diatur bila penyelenggara negara tidak menerima tindakan perampasan aset oleh negara. Hal itu dapat mendorong pejabat lebih patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK.
“Kalau hal seperti ini diatur di dalam UU Perampasan Aset, semua penyelenggara negara tidak akan berani membuat laporan LHKPN yang tidak benar. Pasti mereka melapor LHKPN dengan benar,” ucapnya.
Selain mengusulkan ketentuan mengenai aset yang tidak dilaporkan, dia meminta agar istilah perampasan aset tetap digunakan dalam RUU tersebut.(nor)
Saat ini belum ada komentar