Sayangkan Denny Indrayana Cabut Gugatan, Wapres Gibran Sebut Pihaknya Sudah Siap Buka-bukaan soal Isu Ijazahnya
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dok/Parlemen)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pihaknya menghormati proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dia berharap proses itu memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai isu ijazahnya.
“Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga,” kata Gibran menjawab pertanyaan wartawan seusai Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho Jakarta Barat pada Jumat (30/10/2026).
Dia mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum, di mana pengadilan merupakan lembaga terhormat untuk mengungkapkan kebenaran. Tidak hanya itu, semua penduduk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk dirinya.
Merespons pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan kuasa hukumnya terkait gugatan di PTUN, Gibran menghormati keputusan tersebut.
Namun dia juga menyayangkan pencabutan tersebut karena pihaknya sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan sebagai pembuktian dalam kasus itu.
“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau bagaimana lagi penggugatnya malah mundur,” tuturnya seperti dikutip dari antaranews.com.
Melihat perkembangan dari gugatan itu, Gibran menegaskan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim PTUN.
Sebelumnya, proses persidangan di PTUN sudah memasuki tahap jawab menjawab antara penggugat dan pihak tergugat. Namun, Denny Indrayana selaku kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana mencabut gugatan serta walk out dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis (29/10/2026).
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Gibran memaparkan secara runut riwayat pendidikan mantan Wali Kota Surakarta itu dan memperlihatkan dokumen asli kepada Majelis Hakim.
Penggugat PT Mercy Toga Kirana yang diwakilkan secara hukum oleh Denny Indrayana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.
Keputusan pencabutan gugatan dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan.(nor)
Saat ini belum ada komentar