Penguatan Akuntabilitas, Bupati Minahasa Selatan Hadiri Forum BPKP
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINSEL, INTANA.NEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan.
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, menghadiri forum Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP tahun 2026.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa (21/4/2026).
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memimpin langsung jalannya koordinasi bersama para kepala daerah.
Forum ini menjadi wadah penyelarasan arah kebijakan pengawasan internal di tingkat provinsi.
Fokus utama pembahasan mencakup peningkatan akuntabilitas serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, turut memberikan arahan teknis.
Sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga kualitas pengawasan.
Oleh karena itu, komunikasi konstruktif harus terus berjalan demi meminimalkan risiko dalam pengelolaan anggaran.
Franky Donny Wongkar menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengikuti setiap petunjuk pengawasan.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dan arahan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel,” ujar Franky.
Kehadiran para inspektur daerah dalam forum ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan.
Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah daerah berharap mampu mendorong kinerja birokrasi yang lebih maksimal.
Selain itu, transparansi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan setiap kebijakan strategis.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, beserta jajaran kepala daerah lainnya.
Bupati Franky Donny Wongkar datang didampingi oleh Inspektur Daerah Minahasa Selatan, Fransye Hendra Pandeynuwu.
Seluruh peserta berkomitmen menjaga integritas dalam mengelola keuangan negara. (*)
