Wamendagri Bima Arya: Tantangan Kepala Daerah Kian Kompleks, Kepemimpinan Bersih Fondasi Utama Wujudkan Pembangunan Daerah
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.(Foto:Dok;beritasatu.com)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Kepala daerah diingatkan agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan. Karena sekarang ini kepala daerah menghadapi tantangan yang kian kompleks.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Jumat (3/7/2026).
“Kepemimpinan yang bersih menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pesan tersebut disampaikan Bima Arya Ketika menjadi keynote speaker pada Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah dalam rangka HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) pada Kamis (2/7/2026).
Selanjutnya dia menyatakan, kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, serta menghadapi perkembangan media digital yang sangat cepat.
“Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian,” tuturnya.
Dia berharap para bupati dapat menuntaskan masa jabatannya dengan baik melalui kepemimpinan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Integritas juga harus diiringi dengan kemampuan menghadirkan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kepala daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi daerah melalui berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” dia menambahkan.(*)
- Penulis: Norman Meoko
