Didesak Mundur Pasca Temuan ICW soal Alokasi Anggaran Rp14,7 Miliar di Perusahaannya, Raffi Ahmad: Tolong Beri Saya Kesempatan
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month 14 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Raffi Ahmad saat dilantik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni beberapa waktu lalu. (Foto: Dok/instagram/@raffinagita1717)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Artis yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad didesak mundur pasca temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait alokasi anggaran dua kementerian senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, dalam pengadaan jasa pemengaruh atau influencer.
Dua kementerian itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kemendikbudristek.
Desakan tersebut muncul karena Raffi dinilai kerap terlibat dalam konflik kepentingan antara jabatannya di pemerintahan dan profesinya di dunia hiburan.
Menanggapi polemik yang menyeret namanya terkait dugaan konflik kepentingan, Raffi di Jakarta pada Senin (16/11/2026) meminta publik memberinya kesempatan untuk terus menjalankan tugas tersebut dengan lebih baik.
“Coba dapat kamu lihat ini sudah sekian kalinya setiap kali ada gonjang-ganjing, setiap ada masalah, pasti arahnya ke situ. Yang pertama, yang namanya amanah dan jabatan, saya tahu ini semua hanya sementara,” katanya.
Suami Nagita Slavina itu menegaskan mengemban tugas di lingkungan pemerintahan bukanlah hal yang mudah. Meski begitu, ia berkomitmen untuk terus menjalankan sumpah jabatan yang telah diucapkannya saat resmi dilantik.
“Menjadi posisi saya juga bukan posisi yang gampang. Tapi saya berusaha sekuat tenaga, segenap janji, sumpah saya saat saya dilantik, saya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan bangsa. Dan saya akan bertanggung jawab sebaik-baiknya,” ia mengatakan.
Mengenai kelanjutan posisinya di jajaran pemerintahan, Raffi Ahmad menegaskan menyerahkan segala keputusan sepenuhnya kepada Presiden.
“Kalau untuk masalah ini, saya pastikan ikut arahan Pak Presiden bagaimana pun juga. Tapi berilah saya kesempatan, karena posisi ini tidak mudah. Saya juga terus belajar, belajar, dan belajar,” ia menambahkan.
Siap Diusut KPK
Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang guna mendalami temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta pada Rabu (11/11/2026).
Ia menyatakan, pihaknya akan terlebih dahulu melihat apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.
Disebutkan bahwa dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus dilihat secara menyeluruh yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” Budi mengatakan.
Namun demikian, KPK belum memastikan langkah pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung.
“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa,” ia menambahkan.(nor)

Saat ini belum ada komentar