Ketua DPR Puan: Usut Kasus Penyadapan Presiden, Kewenangan Negara Jangan Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Selasa, 10 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani.(Foto: Dok/Humas DPR)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Ketua DPR Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kasus tersebut harus diusut secara transparan dan profesional hingga terungkap.
Puan menyatakan hal itu dalam rapat paripurna di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa (9/11/2026).
“Kami mengapresiasi langkah kepolisian yang sigap menangani kasus dugaan penyadapan itu. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat,” katanya.
Dia menyebutkan di tengah berbagai upaya bangsa dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dihadapkan pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
“Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional. DPR memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Puan memuji tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden.
Ia meminya aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.
“DPR mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden,” ia menambahkan.(nor)
Saat ini belum ada komentar