Mendikdasmen Tambah Anggaran Revitalisasi 60.000 Sekolah Tahun 2026
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
- visibility 82
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, INTANA.NEWS – Langkah masif diambil pemerintah untuk membenahi wajah pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan langsung proyek revitalisasi satuan pendidikan di SMK Negeri 3 Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (22/4/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Abdul Mu’ti membawa kabar segar bagi dunia pendidikan.
Pemerintah secara resmi mengumumkan penambahan anggaran besar-besaran untuk infrastruktur sekolah pada tahun anggaran 2026.
”Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kita tidak ingin anak-anak kita belajar di bawah atap yang rapuh,” ujar Abdul Mu’ti di hadapan para pendidik dan pejabat daerah di Tondano.
Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran revitalisasi untuk 11.776 satuan pendidikan dalam draf APBN 2026.
Namun, melalui arahan Presiden Prabowo Subianto, kuota tersebut ditambah sebanyak 60.000 sekolah.
Dengan demikian, total sekolah yang akan diperbaiki mencapai 71.470 satuan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.
Penambahan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik mengenai ketersediaan dana pendidikan di tengah program nasional lainnya.
“Tambahan ini membuktikan bahwa program makan bergizi gratis tidak mengurangi dana pendidikan. Keduanya berjalan beriringan untuk menciptakan SDM yang unggul,” tegasnya.
Revitalisasi ini merupakan pengejawantahan dari Asta Cita keempat, yang menitikberatkan pada penguatan sains, teknologi, dan pemberdayaan perempuan.
Namun, Abdul Mu’ti menyadari bahwa bangunan fisik yang megah tidak akan berarti tanpa kesejahteraan pengajarnya.
Sejalan dengan perbaikan fisik, pemerintah juga menaikkan insentif bagi guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan.
Skema penyalurannya pun dibuat lebih ringkas: langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru guna menghindari potongan birokrasi.
Tak hanya itu, bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik, pemerintah meluncurkan program beasiswa S1.
Langkah ini diambil untuk memastikan standar kualitas pengajaran merata dari Sabang sampai Merauke, termasuk di tanah Minahasa.
”Teknologi bisa kita beli, gedung bisa kita bangun, tapi dedikasi guru adalah ruh dari pendidikan itu sendiri,” tutup Abdul Mu’ti sebelum meninjau fasilitas bengkel di SMK Negeri 3 Tondano. (nes)
- Penulis: Anes Walean
