Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Dorong Layanan Cepat dan Transparan, Wabup Vanda Pimpin Peletakan Batu Pertama MPP

Dorong Layanan Cepat dan Transparan, Wabup Vanda Pimpin Peletakan Batu Pertama MPP

  • account_circle Anes Walean
  • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MINAHASA, INTANA.NEWS – Peletakan batu pertama hari ini bukan sekadar simbol pembangunan fisik, melainkan tonggak penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada masyarakat.

​Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, M.AP., mengatakan hal itu saat memimpin peletakan batu pertama pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa, Senin (21/9/2026).

Membacakan sambutan  Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., ia menyatakan proyek penting ini merupakan wujud komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan agar warga mendapat layanan yang sederhana, efisien, serta bebas dari prosedur berbelit-belit.

​Melalui MPP, berbagai jenis layanan pemerintahan dan instansi terkait akan dipusatkan dalam satu atap (single window).

“Dengan konsep ini, masyarakat tidak perlu lagi membuang waktu, tenaga, dan biaya untuk berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya demi mengurus administrasi maupun perizinan,” kata Wabup Vanda.

​Ia menegaskan bahwa gedung modern ini harus berjalan seiring dengan transformasi budaya kerja aparatur yang profesional, berintegritas, ramah, dan responsif.

“Fasilitas fisik yang baik wajib diimbangi dengan semangat melayani yang menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujarnya.

​Untuk mewujudkannya, seluruh perangkat daerah dan instansi yang terlibat diminta meninggalkan pola kerja sektoral, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi terpadu.

​Di sisi lain, Pemkab Minahasa juga memberikan pesan tegas agar proses konstruksi MPP dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas tinggi, ketepatan waktu, transparansi, serta kepatuhan penuh terhadap hukum.

“Karena fasilitas ini dibangun menggunakan anggaran daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, setiap proses pembangunan akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan,” ia menegaskan. (nes)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less