Ini Kata Mendagri Tito soal Maraknya Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Ada Masalah dengan Pilkada Langsung
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
- visibility 43
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.(Foto:Dok/tvrinews.com)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INTANA.NEWS – Tidak cuma Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkomentar soal maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Teranyar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pun angkat bicara.
Ia berpendapat maraknya kepala daerah terciduk OTT KPK bisa jadi karena dampak dari sistem pilkada langsung oleh rakyat.
Katanya, pilkada langsung tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas.
“Yang milih siapa? Rakyat. Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung? Ya ternyata enggak menjamin,” katanya di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin (13/4/2026).
Selanjutnya dia menilai ada masalah sistematis dalam pemilihan kepala daerah.
“Ada problem yang mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua adalah hasil dari pemilihan langsung,” ucapnya.
Tito menambahkan, terdapat sejumlah kekurangan pilkada langsung seperti biaya politik yang mahal hingga tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa juga menanggapi maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah.
Ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin (13/4/2026), ia hanya menyatakan prihatin.
“Ya tadi ya memang kita juga prihatin ya dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap oleh penegak hukum, khususnya KPK,” katanya.
Di balik OTT KPK tersebut, politisi Partai NasDem tersebut hanya mengingatkan kepala daerah untuk bisa mengelola Hasrat terutama hasrat kekuasaan terhadap hal-hal pragmatis.
“Jadi mengelola hasrat sebagai pemimpin itu penting agar jangan apa mengikuti hasrat ketika berkuasa ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya pragmatis apalagi dalam bentuk materi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Saan menyatakan bahwa berkuasa bukan berarti mentransaksikan posisi demi mencari keuntungan materi.
“Saya minta para kepala daerah dari Partai NasDem untuk camkan hal ini,” ia menambahkan.
Berikut ini daftar kepala daerah terjaring OTT KPK selama 2026 hingga April:
1. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
2. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
4. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
5. Bupati Pati Sudewo
6. Wali Kota Madiun Maidi.(*)
- Penulis: Norman Meoko
