Pernyataan Sikap Waraney Puser In Tana Sulut: Dukung Mabes Polri Usut Tuntas Penyadapan Ilegal Presiden

MANADO, INTANA.NEWS – Organisasi Adat Waraney Puser In’Tana (WPIT) Sulawesi Utara memberikan pernyataan resmi dan dukungan penuh kepada Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terkait langkah tegas Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) dalam mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Langkah hukum tersebut ditandai dengan penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (LSP), bersama dua Perwira Tinggi (Pati) Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), pada Selasa malam (3/11/2026).

Penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri ini mengungkap adanya dugaan pelanggaran berupa akses ilegal (illegal interception) melalui pengoperasian Lawful Interception Management System (LIMS) di luar prosedur Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010, serta adanya tindakan penghapusan log data elektronik.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.

Berikut adalah pokok-pokok pernyataan resmi dan pandangan hukum dari Ketua Umum WPIT Sulawesi Utara, John F. S. Pandeirot:

1. Dukungan Sepenuhnya Terhadap Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: WPIT Sulawesi Utara mengecam keras setiap tindakan yang melanggar hukum dan mengancam keamanan simbol negara serta institusi kepresidenan. Tindakan penyadapan tanpa dasar hukum terhadap Presiden RI merupakan bentuk ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan stabilitas nasional.
2. Apresiasi Atas Penegakan Hukum Berbasis Scientific Crime Investigation: John F. S. Pandeirot mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang bertindak profesional dan independen melalui pendekatan scientific investigation. Fakta pengoperasian LIMS di luar prosedur serta dugaan penghapusan log file secara ilegal membuktikan pentingnya transparansi hukum tanpa pandang bulu (equality before the law).
3. Komitmen Menjaga Stabilitas Keamanan di Daerah: Masyarakat adat Sulawesi Utara di bawah naungan WPIT berkomitmen menjaga kondusivitas, persatuan, dan ketertiban di daerah, serta mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa.
4. Penegakan Asas Equality Before the Law: WPIT percaya bahwa penetapan tersangka dan penahanan para pihak terkait merupakan bukti nyata bahwa hukum di Indonesia berdiri tegak di atas kepentingan jabatan maupun personal, demi melindungi hak-hak warga negara dan simbol tertinggi negara. (Siaran Pers Resmi WPIT Sulawesi Utara).