Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Pilihan » Apakah Jenderal Listyo Sigit sebagai “End User” Operasi Penyadapan Presiden? Siapa Sebenarnya Sang Aktor Intelektual?

Apakah Jenderal Listyo Sigit sebagai “End User” Operasi Penyadapan Presiden? Siapa Sebenarnya Sang Aktor Intelektual?

  • account_circle Norman Meoko
  • calendar_month 11 jam yang lalu
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, INTANA.NEWS – Siapa sebenarnya otak di balik kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subiantope, pejabat politik, aktivis hingga jurnalis?

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026) di DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebutkan bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai pihak yang berperan sebagai pemberi perintah, penentu target, sekaligus end user dari operasi penyadapan tersebut.

Ya, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, istilah end user merujuk pada pihak atau pengguna akhir yang menjadi penerima sekaligus pengarah hasil data penyadapan.

Lantas siapa pengguna akhir yang menjadi penerima sekaligus pengarah hasil data penyadapan? Apakah kasus penyadapan ilegal ini hanya berakhir pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semata?

Menarik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (18/11/2026), Yusril mendorong pengusutan menyeluruh dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi Kepolisian.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” katanya.

Ia menjelaskan temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Hal itu perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.

Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Yusril mengatakan penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.

“Kasus itu merupakan kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Karena itu pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” ia menambahkan.

Aparat Ditantang Bernyali Besar

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih mengatakan bahwa pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto didesak agar tidak berhenti pada level penindakan prajurit atau personel lapangan semata.

“Aparat penegak hukum ditantang bernyali besar untuk membongkar tuntas jaringan, pihak penyandang dana, hingga otak intelektual di balik skandal keamanan tingkat tinggi ini,” katanya seperti dikutip dari inilah.com.

Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang yang melibatkan posisi strategis merupakan ancaman serius yang langsung merontokkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menurut dia, penyidik tidak boleh terjebak hanya pada pencarian pelaku teknis yang memasang alat sadap. Jauh lebih penting dari itu, aparat wajib menguliti siapa dalang di balik layar yang memberikan perintah, membujuk, mengendalikan, hingga membiayai operasi kotor tersebut.

“Jangan sampai kita hanya melihat orang yang melakukan penyadapan. Harus dicari siapa yang memerintahkan, siapa yang membujuk, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang mempunyai kepentingan,” dia menegaskan.

Yenti juga menyoroti pembentukan tim khusus oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Guna menjaga objektivitas, ia mengusulkan agar tim khusus ini turut melibatkan unsur independen, termasuk pakar hukum pidana luar hingga perwakilan dari militer, mengingat kasus ini menyangkut kehormatan kepala negara.

“Kali ini mungkin perlu memasukkan orang-orang yang benar-benar punya integritas dan memahami tindak pidana, termasuk tindak pidana makar, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan. Mungkin juga perlu unsur lain, seperti dari militer,” ia menambahkan.

Kapolri Ungkap Modus Operandinya

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis (12/11/2026) merinci kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat politik, aktivis hingga jurnalis.

Dalam pemaparannya, Jenderal Suyudi mengungkapkan bahwa dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Penyadapan berlangsung dari 2025 hingga 2026. Perintah penyadapan berasal dari Listyo diduga disampaikan melalui sejumlah pejabat kepolisian, termasuk Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring,” ia mengungkapkan.

Ahrie diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi target penyadapan tanpa melalui prosedur penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Perkara ini kemudian berkembang pada Oktober 2026. Ahrie Sonta Nasution diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.

Tidak cuma itu, karena dia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” kata Jenderal Suyudi.

Dia menambahkan, dugaan penyadapan tersebut dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Perkara ini disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Mengenai modus operandi disebutkan meliputi lima tahapan. Mulai dari perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, hingga penghapusan data.

Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan empat pejabat Polri tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (mantan ajudan Prabowo), Irjen Eko Hadi Santoso (mantan Direktur Tindana Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan Irjen Slamet Uliandi (mantan Kepala Divisi TIK Polri/Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim).

Mereka dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 258 UU No 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman selama 10 tahun penjara dan Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidananya sampai 6 tahun penjara. Para tersangka hingga kini masih ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Pertanyaan adalah apakah kasus penyadapan ilegal hanya berhenti pada seorang Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai end user?

Semoga tidak ada deal politik di balik kasus yang seperti disebut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.(nor)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less