Hari Ini DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang, Berikut Beberapa Poin Penting!
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month 10 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ilustrasi RUU tentang Perampasan Aset.(Foto:Dok/ngopibareng.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Rapat Paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026) bakal mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.
Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja Habiburokhman memastikan paripurna digelar pada Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU itu ke rapat paripurna untuk disahkan pada Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam rapat itu seluruh delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan setuju RUU itu disahkan menjadi undang-undang.
Dasco lalu meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk membawa RUU ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna terdekat.
“Setuju!” jawab peserta rapat serempak.
Berikut Poin Penting dalam RUU Perampasan Aset:
1. Asas efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pelindungan HAM.
2. Cakupan tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong dan saham bodong.
3. Perampasan aset tidak menghapus pidana bagi pelaku, termasuk pidana mati sepanjang diatur undang-undang.
4. Pembagian kewenangan yang jelas dalam perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pemeriksaan, putusan, hingga eksekusi.
5. Pelindungan pihak ketiga beriktikad baik, dengan tetap membebankan pembuktian dan memberi kesempatan yang layak untuk menanggapi.
6. Pengembalian aset semaksimal mungkin kepada korban langsung, sisanya untuk kepentingan umum.
7. Pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel oleh lembaga yang berwenang, diawasi lembaga independen.
8. Pengaman agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan aparat.
9. Sistem informasi pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.(nor)

Saat ini belum ada komentar