Capaian JKN Tembus 99,40 Persen, Minahasa Resmi Sandang Status UHC Prioritas

MINAHASA, INTANA.NEWS – Kabupaten Minahasa mencatatkan tonggak sejarah baru dalam sektor pelayanan publik di momen peringatan Hari Jadi ke-598.

Untuk pertama kalinya Kabupaten Minahasa resmi meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, Kamis (5/11/2026).

Capaian gemilang ini diumumkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Dr. Mokhamad Cucu Zakaria, M.PHM., AAAK, didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Daryono.

Dengan status baru ini, masyarakat Minahasa kini dapat menikmati kemudahan layanan kesehatan tanpa jeda tunggu kepesertaan.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-598 kepada Kabupaten Minahasa. Spesial nya lagi, untuk pertama kalinya Minahasa mendapatkan UHC Prioritas,” ujar Dr. Cucu Zakaria.

Ia merinci, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Minahasa saat ini telah menyentuh angka 99,40 persen lebih.

Artinya, hampir seluruh penduduk di bumi Toar Lumimuut tersebut telah resmi terdaftar sebagai peserta JKN.

Keistimewaan utama dari status UHC Prioritas adalah penghapusan masa tunggu aktivasi kepesertaan yang biasanya memakan waktu 14 hari.

Melalui skema ini, warga yang membutuhkan layanan medis darurat namun belum aktif kepesertaannya dapat langsung dilayani saat itu juga tanpa hambatan birokrasi.

“Upaya ini memastikan agar pasien bisa cepat ditangani, tidak terlambat, dan dapat segera pulih. Dengan begitu, produktivitas masyarakat akan tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.

Meski demikian, BPJS Kesehatan mencatat tingkat keaktifan peserta di Minahasa saat ini berada di angka 80,5 persen, sedikit di bawah ambang batas minimal UHC Prioritas sebesar 80,6 persen.

Pihak BPJS Kesehatan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa untuk terus mendongkrak angka keaktifan tersebut, terlebih regulasi nasional menargetkan standar minimal yang lebih tinggi pada tahun 2027 sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai langkah strategis menjaga kesinambungan UHC Prioritas, BPJS Kesehatan mendorong Pemkab Minahasa untuk proaktif mengaktifkan kembali segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didanai pemerintah daerah.

Hal ini mencakup warga mandiri yang non-aktif maupun peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pusat yang mengalami penonaktifan akibat pemutakhiran data kriteria.

Langkah tersebut selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru terkait penganggaran tahun 2027.

Pemerintah daerah diimbau memastikan seluruh warganya, khususnya masyarakat prasejahtera, terlindungi ke dalam segmen PBPU Pemda.

“Kami berharap Kabupaten Minahasa menjadi kabupaten yang bebas hambatan dalam mengakses layanan kesehatan,” imbuh Dr. Cucu.

Minahasa menambah daftar panjang daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang sukses menerapkan UHC Prioritas, menyusul Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara.

BPJS Kesehatan berharap pencapaian ini menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Sulut untuk terus memperkuat komitmen jaminan kesehatan semesta menjelang penyesuaian persentase UHC Prioritas pada tahun 2027 mendatang. (nes)