Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Denny Mangala Bantah Isu Percakapan Intim, Siap Tempuh Jalur Hukum

Denny Mangala Bantah Isu Percakapan Intim, Siap Tempuh Jalur Hukum

  • account_circle Anes Walean
  • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MANADO, INTANA.NEWS — Asisten Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala, membantah kabar bohong di media sosial.

Kabar tersebut berisi tuduhan percakapan intim antara dirinya dengan Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh.

​Denny Mangala saat ini juga menjabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulut. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut murni hoaks atau berita tidak benar.

​Denny menyatakan siap membuktikan bahwa percakapan tersebut tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, ia akan segera mengambil langkah hukum terhadap penyebar informasi palsu.

​”Postingan ini sudah merugikan nama baik saya dan Kadis Pendidikan,” ujar Denny pada keterangan resminya.

​Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan fitnah yang sangat merugikan.

Maka dari itu, proses hukum menjadi jalan untuk membersihkan nama baik instansi.

​Sebelumnya, sebuah unggahan di Facebook mengklaim adanya tangkapan layar percakapan dua pejabat Pemprov Sulut.

Meskipun demikian, unggahan viral tersebut tidak menyertakan bukti tangkapan layar yang jelas.

​Akibatnya, banyak netizen bersikap skeptis terhadap kebenaran informasi tersebut.

Sebagian warga net menduga postingan itu sengaja bertujuan menjatuhkan reputasi pejabat tertentu.

​Hingga saat ini, publik harus lebih kritis dalam menyerap informasi digital.

Pasalnya, penyebaran konten tanpa verifikasi dapat berujung pada konsekuensi hukum bagi pelakunya. (nes)

  • Penulis: Anes Walean

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPOM Belum Sanggup Awasi Keamanan Menu MBG, Alasannya Terbentur Anggaran yang Cuma Rp2,9 Miliar

    BPOM Belum Sanggup Awasi Keamanan Menu MBG, Alasannya Terbentur Anggaran yang Cuma Rp2,9 Miliar

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 37
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terang-terangan menyatakan belum sanggup mengawasi keamanan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena terbentur anggaran yang terbatas. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin (20/4/2026). Ia menyebutkan, keterbatasan […]

  • Kado Hari Kartini, DPR Sahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

    Kado Hari Kartini, DPR Sahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Bertepatan dengan Hari Kartini pada Selasa (21/4/2026) ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi UU PPRT. Pengesahan UU PPRT itu dilangsungkan dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani. Anggota DPR yang hadir memberi persetujuan atas RUU […]

  • Kodim 1302/Minahasa Ikuti Bimtek E-Katalog, Perkuat Pengelolaan Keuangan Digital Satuan

    Kodim 1302/Minahasa Ikuti Bimtek E-Katalog, Perkuat Pengelolaan Keuangan Digital Satuan

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 26
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Kodim 1302/Minahasa mengirimkan perwakilan terbaiknya dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja (Satker) serta Pejabat Perbendaharaan Kodam XIII/Merdeka. Kasdim 1302/Minahasa, Mayor Inf Daeng Pasaka, S.E., turut menjadi peserta aktif dalam kegiatan yang fokus pada peningkatan profesionalisme pengelolaan administrasi dan keuangan digital. Bimtek yang memasuki hari kedua, Kamis (13/11/2025), ini mengupas […]

  • Jaksa Agung Tegaskan Jangan Ada Kriminalisasi Kepala Desa Kecuali Terbukti Selewengkan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi

    Jaksa Agung Tegaskan Jangan Ada Kriminalisasi Kepala Desa Kecuali Terbukti Selewengkan Dana Desa untuk Kepentingan Pribadi

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Aparat kejaksaan diminta tidak menjadikan kepala desa sebagai tersangka. Bila menemukan kepala desa yang menyimpang agar dilakukan pembinaan. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan hal tersebut dalam acara ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta pada Minggu (19/4/2026) malam. “Saya tidak bangga jika jajaran kejaksaan memproses hukum kepala desa. Saya juga mengharapkan dan […]

  • Usulan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Puan Maharani: Tolong Cermati Rekam Jejak Masa Lalu

    Usulan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto, Puan Maharani: Tolong Cermati Rekam Jejak Masa Lalu

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 22
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Masuknya nama Presiden ke-2 Soeharto ke dalam daftar calon pahlawan menuai polemik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menanggapi soal tersebut. Ketua DPR yang juga Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan, pihaknya menghormati proses yang bergulir di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terkait usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto. […]

  • Kawal Kinerja Pemerintah, Pansus LKPJ DPRD Minahasa Verifikasi Lapangan

    Kawal Kinerja Pemerintah, Pansus LKPJ DPRD Minahasa Verifikasi Lapangan

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 20
    • 0Komentar

    ​MINAHASA, INTANA.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tim bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan terhadap laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (28/4/2026). ​Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif kepada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan setiap capaian program pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga. ​Transparansi […]

expand_less