Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs Ternyata Juga Sadap Pejabat Negara, Tokoh Politik, Media hingga Pengusaha Terancam 10 Tahun Penjara
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Foto:Dok/Divisi Humas Polri TV)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Ternyata korban penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs tidak hanya Presiden Prabowo Subianto tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan pengusaha.
Pihak Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka penyadapan.
Hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin di Jakarta pada Selasa (3/11/2026) malam.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, ya, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” katanya.
Dia selanjutnya menyebutkan bahwa para tersangka tersandung kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Disebutkan bahwa penyadapan diduga dilakukan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Bahkan, nomor-nomor tersebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Hasil penyidikan sementara menyebutkan bahwa dugaan penyadapan itu terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP).
Nomor-nomor telepon tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
Polisi juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan dalam sistem LIMS.
“Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut,” Komjen Asep Safrudin menambahkan.
Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.(nor)
Saat ini belum ada komentar