Jokowi Bilang Polemik Ijazah Wapres Gibran Operasi Politik, PDI Perjuangan: Ayo Buktikan di Pengadilan!
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Rabu, 21 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. (Foto: Dok/PDI Perjuangan)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Pernyataan Presiden ke-7 Jokowi yang bilang bahwa polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan operasi politik langsung direspons Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.
Komarudin Watubun menantang dengan menyatakan bahwa persoalan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan masalah sederhana dan seharusnya bisa diselesaikan dengan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan.
“Saya kira tidak ada urusan operasi politik. Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah sudah tidak ada orang ribut-ribut. Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu dalam perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan ‘Ini ijazah asli, kok’, nggak mesti sandiwara terlalu panjang,” katanya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (21/10/2026).
Selanjutnya dia mengatakan dirinya telah lebih dahulu menyuarakan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status pendidikan Gibran.
“Saya orang pertama yang bicara tentang soal putusan MK. Iya toh? Di media toh? Di Senayan itu orang pertama yang ngomong saya. Tapi kemudian di-bully di mana-mana, padahal saya bicara dalam perspektif konstitusi, bukan urusan pribadi saya dengan Gibran, ya. Itu dalam perspektif konstitusi,” tuturnya.
Dia menyatakan bahwa masalah ijazah Gibran tidak seharusnya dibawa ke ranah permusuhan pribadi karena pokok persoalannya adalah bagaimana konstitusi dan prinsip negara hukum ditegakkan.
“Tapi begini, kita jangan masalah ini bawa seolah-olah ini kita bermusuhan orang per orang. Lihat dalam perspektif bernegara, negara hukum. Jadi itu tidak perlu harus disuruh. Saya ada dapat juga surat guru besar, ya. Guru-guru besar, sudah dapat, yang minta untuk mengundurkan diri. Itu kan penyampaian mereka sebagai pertanggungjawaban mereka kepada kecintaan mereka kepada negara itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi yang juga mantan kader PDI Perjuangan menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Katanya, persoalan tersebut tidak hanya berpotensi digunakan untuk menutupi isu-isu penting lainnya, tetapi juga bisa menjadi upaya menurunkan reputasi politik putra sulungnya itu.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai sekali. Tapi kalau buat saya biasa saja,” katanya di kediaman Solo pada Jumat (16/10/2026).
Apakah dugaan operasi politik tersebut ditujukan kepada dirinya atau Gibran, Jokowi menyebut keduanya bisa menjadi sasaran. Operasi politik itu kemungkinan untuk menurunkan citra dirinya dan Gibran.(nor)

Saat ini belum ada komentar