Kawal Kinerja Pemerintah, Pansus LKPJ DPRD Minahasa Verifikasi Lapangan
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, INTANA.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Tim bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan terhadap laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (28/4/2026).
Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab legislatif kepada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan setiap capaian program pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga.
Transparansi dan Validasi Data
Tim Pansus turun langsung menyisir sejumlah titik strategis. Mereka mengecek progres pembangunan gedung baru RSUD Sam Ratulangi di Tonsaru.
Selain itu, tim memantau fasilitas pendidikan di beberapa sekolah unggulan.
Ketua Pansus, Rommy Posma Leke SE MSi, memimpin langsung agenda tersebut.
Dia menegaskan bahwa data di atas kertas harus sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, pengawasan lapangan menjadi kunci validasi laporan eksekutif.
“Kami ingin memastikan program pembangunan tahun 2025 tepat sasaran,” ujar Rommy Leke.
Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Sektor ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian utama anggota legislatif. Tim Pansus meninjau aktivitas perdagangan di pasar tradisional.
Mereka melihat langsung perputaran ekonomi dan daya beli masyarakat di lapangan.
Menurut Rommy, pasar adalah indikator paling jujur untuk mengukur kesejahteraan. Jadi, DPRD fokus memantau denyut ekonomi dari sektor hulu hingga hilir.
Hasil temuan ini nantinya akan dibahas dalam rapat evaluasi lanjutan.
Sinergi demi Kemajuan Daerah
Kegiatan ini juga melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sinergi ini memastikan proses evaluasi berjalan objektif dan transparan. DPRD Minahasa berharap evaluasi ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Temuan lapangan tersebut akan menjadi dasar rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Dengan demikian, pembangunan di masa mendatang bisa berjalan lebih efektif dan efisien bagi seluruh masyarakat Minahasa.(*)
