Pemkab Minahasa Selatan dan Kejaksaan Teken Nota Kesepakatan Tata Kelola Pemerintahan
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
- visibility 16
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
AMURANG, INTANA.NEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai aturan hukum.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menghadiri penandatanganan nota kesepakatan tersebut pada Selasa (28/4/2026).
Kegiatan berlangsung secara khidmat di Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan hukum.
Optimalisasi Tugas Daerah
Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan tugas pemerintahan agar lebih efektif. Selain itu, pemerintah ingin mewujudkan tata kelola yang akuntabel.
Ruang lingkup kesepakatan mencakup bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.
Selanjutnya, kerja sama ini juga meliputi pemberian pertimbangan hukum dan pengamanan aset daerah.
Kejaksaan akan mendampingi proyek strategis serta membantu pemulihan keuangan daerah. Upaya ini juga mengarah pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
Komitmen Tata Kelola Transparan
Franky Wongkar menegaskan bahwa kerja sama ini memberikan rasa aman bagi perangkat daerah.
Oleh karena itu, aparatur dapat menjalankan program strategis dengan lebih tenang.
Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan transparansi.
Kemudian, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan akan semakin kuat.
Kedua belah pihak berencana membentuk tim bersama untuk mengawal pembangunan. Hal ini penting agar seluruh program berjalan optimal serta tepat sasaran.
Penyerahan Dokumen Kesepakatan
Acara berakhir dengan penyerahan dokumen nota kesepakatan secara resmi. Franky Donny Wongkar dan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Albertus Roni Santoso menandatangani dokumen tersebut.
Prosesi ini menandai babak baru penguatan koordinasi hukum di wilayah tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu. Selain itu, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator juga mengikuti rangkaian acara. (nes)
- Penulis: Anes Walean
