Maraknya Bupati Terjaring OTT KPK, Mendagri Tito Tuding Gegara Pemilihan Langsung oleh Rakyat
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(Foto:Dok/news.fin.co.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian buka suara terkait maraknya bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sejak Pilkada 2024.
Dia menyebut karena pemilihan langsung oleh rakyat dan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memecat kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya bisa memberikan bekal untuk menjaga integritas.
Mendagri menyatakan hal itu di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7/2026).
“Tapi kan sistemnya kepala daerah ini ‘kan bukannya komando, kepada Mendagri kan bukan komando seperti ketika saya menjadi Kapolri dengan Kapolda, Kapolres itu komando, at any time bisa kita copot kalau macem-macem,” tuturnyau.
Dia mengatakan, Kemendagri juga hanya bisa melakukan pengawasan keuangan di daerah dengan memberikan sebuah sistem dan guideline APBD. Tetapi hal itu pun kadang masih saja diakalin di lapangan.
“Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang nggak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda,” ujarnya.
Mendagri Tito melanjutkan mengakui, pihaknya tidak bisa mengawasi pergerakan kepala daerah di setiap waktu.
“Mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin nggak mungkin ya. Nah oleh karena itu kita pun untuk melakukan apa namanya tuh sanksi pun ya teguran paling,” ia menambahkan.(*)
