Dua Menteri Kunjungi Minahasa, Percepat Program Bedah Rumah dan KUR Perumahan

INTANA.NEWS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Minahasa, Kamis (09/04/2026).

Ia datang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk meninjau program Bedah Rumah Rakyat.

Kunjungan ini berlangsung di Desa Tempang II, Kecamatan Langowan Utara.

​

Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menyambut kedatangan kedua menteri tersebut.

Sekda Lynda D. Watania, Asisten 1 Riviva Maringka dan Kadis Perkim Daudson Rombon turut mendampingi proses peninjauan.

Di lokasi, Maruarar berdialog dengan warga penerima bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
​
​Saat berdialog dengan warga, Maruarar mengingatkan pentingnya sosialisasi program perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta pemerintah daerah memasang informasi program tersebut pada papan reklame daerah.

Karena, banyak warga belum mengetahui kemudahan akses rumah yang kini tersedia.

​”Rakyat harus tahu bahwa negara punya solusi perumahan,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang sangat ringan. Bunga KUR perumahan hanya sebesar 0,5 persen per bulan atau 6 persen setahun.

​Program ini mengarah pada pinjaman di bawah Rp 100 juta tanpa agunan. Maruarar berharap skema ini mampu melenyapkan praktik rentenir di Minahasa.

Menurutnya, bunga rentenir yang mencapai 10 persen sangat memberatkan ekonomi masyarakat kecil.
​
​Maruarar menjelaskan bahwa pembangunan rumah menciptakan ekosistem ekonomi yang luas.

Jika 500 unit rumah dibangun di Minahasa. Proyek ini setidaknya menyerap 2.000 tenaga kerja lokal selama empat bulan ke depan.

​Selain itu, sektor material dan konsumsi warga turut bergerak aktif. Toko bangunan di sekitar lokasi proyek akan mengalami kenaikan omzet yang signifikan.

Hal ini membuktikan bahwa program perumahan mampu menurunkan angka pengangguran secara efektif.

​”Satu toko bangunan bisa menyediakan ribuan item barang,” tambah Maruarar.

Industri ini menggerakkan pabrik semen, pasir, hingga produsen perlengkapan rumah lainnya.

Dampak berganda ini akan meningkatkan kelas menengah dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

​

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa perumahan adalah akar masalah kemiskinan.

Oleh karena itu, Kemendagri berperan mempermudah regulasi dan perizinan di tingkat daerah. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya BPHTB dan PBG.

​Namun, Tito mengingatkan adanya sistem penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah.

Ia akan memberikan dukungan penuh kepada daerah yang mempermudah program perumahan. Sebaliknya, daerah yang menghambat program akan mendapatkan evaluasi tegas dari kementerian.

​”Kami akan memberikan ‘karpet merah’ bagi kepala daerah yang bekerja cepat,” kata Tito.

Ia juga memastikan proses tender material berjalan transparan melalui toko-toko bangunan lokal.

Hal ini bertujuan agar keuntungan ekonomi tetap berputar di masyarakat Minahasa. (Advetorial)