Minahasa Raih UKPBJ Level III, Barang dan Jasa Dinilai Proaktif dan Akuntabel

intana.news/ – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Piagam Penghargaan Kematangan UKPBJ Level III (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Penghargaan ini menjadi cerminan tata kelola pengadaan barang/jasa (PBJ) di Minahasa yang dinilai telah berjalan secara terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik prima.

Prestasi ini diberikan atas capaian kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) hasil evaluasi tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Minahasa.

Penilaian ini telah memenuhi seluruh indikator sesuai Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Deputi PPSDM LKPP Nomor 3 Tahun 2025.

Dalam piagam yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, disebutkan bahwa Minahasa resmi mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif).

Predikat ini menempatkan Minahasa sejajar dengan sejumlah daerah berprestasi dalam pengelolaan PBJ yang profesional dan modern.

LKPP menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel untuk mencapai Kematangan UKPBJ Proaktif (Level 3),” tulis LKPP dalam surat penyampaian penghargaan tertanggal 5 November 2025.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri, Kabupaten Minahasa dinilai unggul di sembilan aspek utama, antara lain:

Kelembagaan: Organisasi, Tugas, dan Fungsi yang matang.

Sumber Daya Manusia: Perencanaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi.

Proses: Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Kinerja, dan Risiko.

Sistem Informasi Pengadaan: Penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi.

Seluruh indikator menunjukkan tingkat kematangan 3 (Proaktif), yang menandakan bahwa UKPBJ Minahasa telah menjalankan sistem pengadaan secara terencana, terdokumentasi, dan berkesinambungan.

Penerapan kode etik pengelola dan sistem informasi yang terintegrasi menjadi kunci keberhasilan.

Kabag BPJ Minahasa, Meldy Lumintang, menyatakan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras tim dan dukungan penuh dari pimpinan daerah, Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang.

“Kami akan terus memperkuat sistem dan SDM agar pengadaan di Minahasa semakin unggul,” ujarnya.

Capaian ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif, namun juga menjadi cerminan komitmen Pemkab Minahasa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

LKPP juga membuka peluang bagi UKPBJ Minahasa untuk mengajukan penilaian menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa (Center of Procurement Excellence) paling cepat satu tahun setelah penghargaan ini diterbitkan. (nes)