Pasca OTT KPK Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, PDI Perjuangan Kembali Ingatkan Kader Jangan Main Api dengan Korupsi
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (kedua kiri) ketika tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (16/10/2026). (Foto: Dok/KPK/mantranews.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo kembali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Jika tetap melanggar maka siap-siap risiko hukum dan sanksi partai menanti,
Ganjar Pranowo menegaskan hal itu pada Jumat (16/10/2026) menanggapi OTT KPK terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Selanjutnya ia mengemukakan bahwa aturan partai telah mengingatkan kadernya dengan nada keras. Para kader PDI Perjuangan juga kembali diingatkan surat peringatan internal terkait larangan melakukan korupsi.
Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ganjar menjelaskan pasca OTT KPK terhadap Hamenang Wajar Ismoyo itu pihaknya kembali mengirimkan surat peringatan yang sebelumnya telah disampaikan pada Maret lalu.
Dikatakannya, PDI Perjuangan masih mengingatkan sejumlah kepala daerah dari partainya terkait hal tersebut.
“Partai menerima banyak laporan yang perlu menjadi perhatian. Dan kami masih mengingatkan kembali soal ini kepada beberapa kada. Karena banyak laporan yang masuk,” ia menambahkan.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo di Jawa Tengah pada Kamis (15/10/2026) terkait penerimaan uang oleh penyelenggara negara dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah.
KPK menduga terdapat pemberian uang dari bupati kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan terkait audit.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta termasuk barang bukti uang tunai sebesar Rp1,9 miliar. Mereka yang terciduk terdiri dari penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan BPK, serta pihak swasta.(nor)
Saat ini belum ada komentar