Pesan Gubernur Sulut: Kejujuran Warga Hari Ini Menentukan Kualitas Kebijakan Besok Pagi

MANADO, INTANA.NEWS – Data itu sering kali terasa dingin. Hanya deretan angka di atas kertas.

Namun, di tangan perencana kebijakan yang jeli, angka-angka itulah yang menentukan ke mana arah masa depan dan kesejahteraan jutaan warga akan dibawa.

Kesadaran akan pentingnya akurasi angka ini melandasi langkah besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Kedua lembaga resmi bersinergi mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dicanangkan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (30/6/2026).

Hadirnya Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mendampingi Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan betapa strategisnya hajat sepuluh tahunan ini bagi masa depan Bumi Nyiur Melambai.

“Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Ini adalah kompas kita untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, hingga mengurangi kesenjangan antar wilayah,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.

Bagi Yulius, data adalah fondasi kebijakan yang efektif, bukan sekadar pajangan statistik. Tanpa data yang kuat, kebijakan hanya akan menjadi rabaan di dalam gelap.

Sensus kali ini mendarat pada momentum yang sangat krusial. Perekonomian Sulawesi Utara tengah menunjukkan performa yang impresif.

Berdasarkan rilis terbaru BPS, ekonomi Sulut bertumbuh positif sebesar 5,54 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026.

Struktur penopang ekonominya pun bergerak dinamis. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi 21,18 persen terhadap PDRB.

Sektor perdagangan menyusul di posisi kedua dengan menyumbang 13,54 persen.

Tidak kalah gesit, sektor transportasi dan logistik berada di angka 11,83 persen, disusul ketat oleh industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 11,79 persen.

Sementara itu, sektor konstruksi menutup posisi lima besar dengan andil 9,25 persen.

Di sisi lain, Sulut juga punya modal masa depan yang besar lewat Kawasan Destinasi Super Prioritas Likupang.

Kawasan ini mulai menggeliat dengan mengusung konsep pariwisata hijau atau regenerative tourism. Semua potensi besar ini harus terekam secara presisi agar tidak salah urus.

Ada yang berbeda pada Sensus Ekonomi 2026. Kali ini cakupannya meluas. BPS tidak hanya membidik korporasi skala besar, melainkan turut membedah sektor pertanian dan usaha informal di lorong-lorong kampung secara lebih utuh.

Perluasan radar ini diharapkan mampu memotret struktur ekonomi daerah tanpa ada yang terlewat.

Hasilnya kelak akan menjadi landasan utama untuk mengejar visi besar Pemprov Sulut menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat daya saing regional serta ketahanan pangan dan energi.

Sadar bahwa kerja besar ini tidak bisa dilakukan sendiri, Gubernur langsung menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulut untuk memberikan dukungan penuh.

Jajaran perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan diminta aktif memfasilitasi pergerakan petugas BPS di lapangan.

Namun, kunci utama suksesnya agenda nasional ini tetap berada di tangan dunia usaha dan masyarakat sebagai responden.

Kualitas kebijakan pemerintah besok pagi, sangat ditentukan oleh kejujuran jawaban masyarakat hari ini.

Gubernur pun mengajak seluruh lapisan masyarakat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. (*)