Sepakat KUA-PPAS APBD 2027, Pemkab dan DPRD Minahasa Perkuat Sinergi Pembangunan dan Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

MINAHASA, INTANA.NEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Tondano, Selasa (3/11/2026).

​

Penandatanganan dokumen KUA-PPAS 2027 ini menandai komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengarahkan anggaran daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat Minahasa.

​Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi, S.H., M.H., dan Wakil Ketua II Putri M. Pontororing, S.E. Rapat dinyatakannya terbuka untuk umum setelah kuorum terpenuhi dengan kehadiran 25 anggota dewan.

​

Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang konstruktif selama proses pembahasan.

Menurutnya, penetapan KUA-PPAS bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan pijakan utama menentukan arah pembangunan daerah.

​

“Kesepakatan ini adalah wujud komitmen bersama. Di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks, setiap rupiah anggaran daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan,” ujar Robby Dondokambey dalam sambutannya.

​

Selain menyoroti penyusunan anggaran 2027, Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk siaga menghadapi potensi lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.

Pemkab Minahasa bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diarahkan memperketat pemantauan stok di pasar guna menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan bagi masyarakat.

​

Sementara itu, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menyampaikan terima kasih atas sinergi yang terjalin baik antara DPRD, Pemkab Minahasa, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat.

​”Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh pihak dari awal hingga selesainya rapat paripurna ini. Kerjasama dan kemitraan yang harmonis ini menjadi modal penting untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Minahasa ke depan,” ungkap Franky.

​Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forkopimda Minahasa, para Asisten, pimpinan instansi vertikal, tim ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima). (nes)