Gubernur Yulius dan ‘Kekuatan Moral’ GMIBM Sion Pinogaluman
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Senin, 13 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BOLMONG, INTANA.NEWS – Ada yang berbeda di GMIBM Sion Pinogaluman Bilang Mongondow (Bolmong), Senin (13/7/2026).
Bukan sekadar deretan kursi dan baju seragam sidang, melainkan gema kolaborasi.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (Foto: Dok/istimewa)
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, hadir untuk membuka Sidang Sinode ke-60 Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM), dengan membawa pesan tegas: pembangunan daerah adalah kerja keroyokan.
Yulius melihat gereja bukan sebagai entitas terpisah. Di matanya, GMIBM adalah mitra strategis pemerintah.
“Gereja bukan hanya soal mimbar,” ujar Yulius.
Ia paham betul, di balik krisis ekonomi global dan ancaman ketahanan pangan, ada peran moral gereja yang menjaga masyarakat tetap waras, rukun, dan punya harapan.
Yulius tidak ingin sinode ini sekadar menjadi rutinitas lima tahunan. Ia mendorong evaluasi yang tajam.
“Relevansi adalah kunci,” tegasnya.
Zaman terus berubah, dan gereja, seperti halnya pemerintah, harus berani beradaptasi tanpa harus kehilangan akar kebenaran firman Tuhan.
Soal pemilihan pengurus Badan Pekerja Sinode (BPS) yang baru, Yulius menitipkan pesan sederhana: integritas.
Bagi mantan jenderal ini, jabatan gerejawi bukan soal kekuasaan, melainkan soal kerendahan hati.
Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang dibutuhkan untuk membimbing jemaat menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun membuka pintu lebar-lebar. Yulius menegaskan bahwa pembangunan daerah mustahil berhasil jika pemerintah berjalan sendirian.
Ia mengajak keluarga besar GMIBM untuk terus bergandengan tangan, menyatukan langkah, dan menjadikan nilai-nilai iman sebagai fondasi pembangunan.
Sidang Sinode ini kini menjadi titik tolak. Bukan cuma bagi internal gereja, tapi bagi Sulawesi Utara.
Jika gereja dan pemerintah bisa berjalan seiring, membangun daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan bukan lagi sekadar narasi di atas kertas. (nes)
