Kejar Target PBB 100 Persen, Sekda Lynda Watania Dorong Komitmen Camat Percepatan Pembangunan
- account_circle Anes Walean
- calendar_month 4 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania berfoto bersama Asisten III, Kepala Bapenda, dan para camat se-Minahasa usai memimpin rapat evaluasi realisasi PBB. ( Foto: Dok/istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, INTANA.NEWS – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D Watania, MM., M.Si, menegaskan pentingnya komitmen para camat dalam menggenjot penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar target realisasi 100 persen dapat tercapai pada Oktober 2026.
Hal tersebut disampaikan Sekda Lynda Watania saat memimpin rapat evaluasi realisasi PBB bersama Asisten III, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta seluruh camat se-Kabupaten Minahasa di ruang kerjanya, Senin (28/9/2026).
Rapat ini digelar sebagai langkah strategis menindaklanjuti arahan Bupati dan Wakil Bupati terkait intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
“Belum terlambat saat ini kami melakukan dorongan kepada para camat untuk ini menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab moral. Jadi bukan hanya semata-mata kita menagih pajak, tetapi ini menjadi bagian dari tanggung jawab mereka sebagai kepala kecamatan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, lanjut dia, capaian PBB di tiap wilayah saat ini masih bervariasi.
“Meskipun ada kecamatan yang telah merampungkan target hingga 100 persen, tercatat masih ada sejumlah desa yang belum memenuhi capaian yang diharapkan,” ujarnya.
Mengingat tenggat waktu realisasi yang tersisa satu bulan, Pemkab Minahasa akan memberlakukan evaluasi ketat setiap pekannya.
Para camat disebut telah menyampaikan komitmen untuk mengambil langkah konkret di lapangan.
Sebagai upaya mempercepat pencapaian target dan meningkatkan kesadaran publik, Sekda Lynda juga mengimbau seluruh masyarakat Minahasa agar proaktif melunasi kewajiban PBB.
Menurutnya, kepatuhan pajak dinilai krusial sebagai fondasi dalam mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Koordinasi dan turun ke bawah harus dilakukan camat dengan berbagai cara untuk mendorong masyarakat, menggugah mereka, dan memberikan sosialisasi agar mereka sadar untuk membayar pajak,” ia menambahkan. (nes)
Saat ini belum ada komentar