Lagi Saiful Mujani Buat Pernyataan Keras, Ajak Boikot Pemilu 2029 Bila Tunjukkan Gejala Tak Demokratis

YOGYAKARTA, INTANA.NEWS – Saiful Mujani kembali membuat pernyataan keras.

Sebelumnya pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Beranda Utan Kayu pada Selasa (31/03/2026) mendadak viral di media sosial.

Pengamat politik tersebut dituduh mendorong upaya menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dari pemerintahannya.

“Bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau nasehati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo tetapimenyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” kata Saiful Mujani ketika itu.

Terbaru dalam jumpa pers konsolidasi masyarakat sipil bertajuk “Konferensi Republik Meneguhkan Civil Society Pilar Republik” di University Club Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Sabtu (30/5/2026), Saiful Mujani yang diundang sebagai penanggap sejumlah pembicara mengajak masyarakat sipil memboikot Pemilihan Umum 2029 jika menunjukkan gejala yang tidak demokratis.

Dia selanjutnya mengatakan, kualitas demokrasi menurun drastis sejak pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menyebutkan, kualitas demokrasi tidak hanya dilihat saat pemilu berlangsung namunjuga sebuah proses yang panjang setelah pemerintahan terbentuk.

“Saya melihat berbagai mobilisasi massa oleh aparatur negara untuk kepentingan politik partisan menuju Pemilu 2029,” dia mengungkapan.

Saiful Mujani mengatakan, keterlibatan aparat negara, yakni polisi dan tentara muncul dalam berbagai program pemerintah. Sebut saja proyek makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, serta maraknya pembangunan batalion tempur dan batalion teritorial pembangunan.

“Boikot pemilu kalau tidak sah. Kita ingin pemilu yang bersih. Media massa dan masyarakat sipil harus terus mengawasi,” dia menegaskan.

Dia menyoroti berbagai pelanggaran dalam Pemilu 2024 karena mekanismenya tidak demokratis. Contohnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan Gibran menjadi wapres.

“Pemilu yang cacat berarti tidak diakui atau tidak sah,” tuturnya.

Saiful Mujani menambahkan, tidak bisa berharap kepada sejumlah lembaga keagamaan yang dekat dengan kekuasaan rezim Prabowo-Gibran.

Lantaran hal itu maka perlu pembaharuan gerakan masyarakat sipil melalui kalangan muda.

“Saya sarankan masyarakat sipil mengambil peran lebih dengan menyiapkan orang-orang yang punya kepemimpinan moral, bukan karena kepentingan kekuasaan dan bisnis,” katanya.(*)