Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Utama » Respons Temuan Bayi di Pineleng, Dinas P3A Minahasa Lakukan Koordinasi Lintas Instansi

Respons Temuan Bayi di Pineleng, Dinas P3A Minahasa Lakukan Koordinasi Lintas Instansi

  • account_circle Anes Walean
  • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MINAHASA, INTANA.NEWS – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Minahasa melakukan koordinasi lintas instansi dalam menangani bayi laki-laki yang ditemukan warga di Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng.

Penanganan ini difokuskan pada pemenuhan hak kesehatan serta perlindungan sosial bagi sang bayi.

​Kepala Dinas P3A Kabupaten Minahasa, Agustina Mangundap, SE, didampingi Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Fanny Runtuwene, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah penting, mencakup koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses administrasi kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Fanny Runtuwene.(Foto: Dok/intana.news)

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepesertaan BPJS Kesehatan bagi anak temuan atau terlantar baru dapat diterbitkan setelah anak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta terdaftar di panti asuhan.

​”Untuk pengurusan BPJS, kami berkoodinasi dengan pihak terkait untuk kelengkapan berkas dokumen bayi,” ujar Mangundap.

​Setelah kondisi kesehatan bayi dipastikan stabil dan sehat, pihak UPTD P3A Minahasa berencana menyerahkan bayi tersebut ke panti asuhan resmi.

Langkah ini diambil guna memastikan sang anak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan yang layak secara berkelanjutan.

​”Setelah kondisi kesehatan bayi dinyatakan sehat, bayi tersebut direncanakan akan diserahkan ke panti untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang layak,” pungkas Fanny Runtuwene. (nes)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Refleksi Hari Bhayangkara Ke-80, Kapolres Minahasa Ingatkan Pentingnya Jiwa Pengabdian

    Refleksi Hari Bhayangkara Ke-80, Kapolres Minahasa Ingatkan Pentingnya Jiwa Pengabdian

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    MINAHASA,INTANA.NEWS – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Minahasa menjadi momentum kontemplasi yang mendalam. Di Ruang Tansa Trisna pada Rabu, 1 Juli 2026, upacara syukur tidak sekadar dipandang sebagai acara tahunan, melainkan sebuah lembaran refleksi atas sejarah panjang dan pengabdian. Dalam sambutannya, Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K., menekankan kepada seluruh jajaran bahwa dinamika […]

  • Pemkab Minahasa Ajak Warga Nobar Final Piala Dunia 2026, Pesta Rakyat Pemersatu dan Dukungan untuk UMKM

    Pemkab Minahasa Ajak Warga Nobar Final Piala Dunia 2026, Pesta Rakyat Pemersatu dan Dukungan untuk UMKM

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    MINAHASA, INTANA.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si, M.AP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, MAP, dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, MSi, mengajak seluruh masyarakat untuk menghadiri acara Nonton Bareng (Nobar) Final Piala Dunia 2026. Acara puncak sepak bola dunia ini akan mempertemukan raksasa Eropa, Spanyol, […]

  • Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Jadi Korban Pemerasan Pegawai KPK Gadungan, Barang Bukti Capai Rp300 Juta

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Jadi Korban Pemerasan Pegawai KPK Gadungan, Barang Bukti Capai Rp300 Juta

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Siapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi korban pemerasan oleh empat orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan? Ternyata anggota DPR itu adalah Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Jakarta pada Jumat (10/4/2026). “Benar korban (Ahmad Sahroni) […]

  • Dipimpin Sekda Watania, Kepala OPD Terkait Garap Rumusan Baru Atasi Sampah dan Inflasi

    Dipimpin Sekda Watania, Kepala OPD Terkait Garap Rumusan Baru Atasi Sampah dan Inflasi

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    MINAHASA, INTANA.NEWS – Dalam upaya mencari solusi atas permasalahan sampah dan inflasi, Pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan studi banding ke Kabupaten Banyumas. Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mengunjungi Banyumas pada Kamis (23/1/2025). Rombongan disambut hangat oleh Penjabat Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar. Dalam kunjungan ini, mereka meninjau langsung Kampung […]

  • Kabar Duka! Mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga Tutup Usia

    Kabar Duka! Mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga Tutup Usia

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • 0Komentar

    JAKARTA, INTANA.NEWS – Korps Adhyaksa pada hari ini berduka. Mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga tutup usia di kediamannya tadi pagi pukul 10.00 WIB akibat sakit. Kabar duka itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (9/9/026). “Innalillahi wainnaillaihi rojiun turut duka cita yg mendalam, semoga […]

  • Pangkas Jalur Birokrasi, Mal Pelayanan Publik Minahasa Siap Layani Warga 2027

    Pangkas Jalur Birokrasi, Mal Pelayanan Publik Minahasa Siap Layani Warga 2027

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Anes Walean
    • 0Komentar

    TONDANO, INTANA.NEWS – Pemerintah Kabupaten Minahasa menargetkan pengoperasian penuh Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 2027. Langkah ini disiapkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memangkas jalur birokrasi yang rumit serta memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen pemerintahan dalam satu lokasi. Melalui kehadiran MPP, berbagai urusan publik seperti perizinan usaha, dokumen kependudukan, perpajakan daerah, pertanahan, hingga layanan […]

expand_less