Siap-siap! AI Bakal Gantikan Aparatur Sipil Negara, Begini Komentar Wakil Rakyat di DPR
- account_circle Norman Meoko
- calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi artificial intelligence (AI). (Foto:Dok/DJKN)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, INTANA.NEWS – Perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) menjadi perbincangan belakangan ini. Malah dikabarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal digantikan dengan AI. Lho!
Bagaimana komentar wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?
Komentar pertama datang dari Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf.
Kepada awak media di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Selasa (25/8/2026), Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan dirinya tidak sependapat jika konsepnya ASN diganti AI.
“Yang seharunya terjadi adalah mempersiapkan ASN yang mampu beradaptasi dengan AI juga’ sehingga kompetensi dan kemampuannya dalam menguasai AI harus ditingkatkan, karena pasti dunia berubah demikian juga moda pekerjaan,” tuturnya.
Ia menyatakan ASN di era digital seperti sekarang justru harus beradaptasi mengikuti zaman.
Dia menegaskan bahwa sejumlah pekerjaan ASN menuntut untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contohnya sektor pelayanan publik, kesehatan hingga konstruksi yang mengharuskan ASN untuk turun langsung.
“Bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi harus juga diberikan kompetensi pada pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan direct services, seperti pelayanan publik, kesehatan, pengaduan masyarakat, konstruksi, pertanian, atau lainnya yang membutuhkan in-hand secara langsung,” dia menjelaskan.
Dede Yusuf mengingatkan agar efisiensi jangan justru dikaitkan dengan pengurangan jumlah ASN.
Katanya, efisiensi itu jangan dipandang pengurangan jumlah ASN. Sebaliknya penempatan yang sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan pekerjaan masa depan.
Diperlukan Grand Strategi
Pendapat lainnya datang dari anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan.
Ia menilai persoalan ASN dan AI lebih tepat disebut sebagai penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Dia selanjutnya mengemukakan, perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Digitalisasi sesuatu yang perlu untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan grand strategi menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan teknologi.
“Penggunaan teknologi, termasuk AI, tidak serta-merta berarti pengurangan jumlah ASN. Kebutuhan penambahan atau pengurangan ASN harus ditentukan berdasarkan asesmen pemerintah. Jadi sebenarnya bukan efisiensi. Tetapi kepada penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik,” katanya.
Ia berpendapat bahwa teknologi seperti AI saat ini sudah mulai digunakan dalam pelayanan publik.
“Digitalisasi perlu terus dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah sekaligus membuat pemerintah lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,” ia menambahkan.(nor)
Saat ini belum ada komentar