Kejari Minahasa Optimalkan Peran JPN Genjot Pajak Daerah dan Cegah Korupsi

TONDANO, INTANA.NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa terus mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung pendapatan daerah sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sinergi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

​Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., sesuai acara Seminar Hukum yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu (12/8/2026).

​”Salah satunya intensifikasi pajak, jadi kami betul-betul mengoptimalkan fungsi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) bekerja sama dengan Bapenda untuk memaksimalkan pajak-pajak daerah atau retribusi daerah. Syukurnya itu bisa meningkat,” ujar Kajari Rama.

​Ia berharap, penguatan peran JPN ini tidak hanya diterapkan di Kabupaten Minahasa, tetapi juga dapat diadaptasi oleh wilayah tetangga di Sulawesi Utara.

Menurutnya, JPN tidak hanya bertindak sebagai pengacara negara, tetapi juga memegang peranan penting dalam aspek preventif.

​”Saya harap dengan adanya seminar ini, bukan hanya di Minahasa, tetapi di daerah-daerah tetangga kita juga bisa optimal perannya. Karena JPN di samping pengacara negara, ada fungsi lain, salah satunya fungsi pencegahan tindak pidana korupsi,” lanjutnya.

​Seminar hukum yang digelar di Gedung BPU Minahasa tersebut mengusung tema “Optimalisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Mengharmoniskan Regulasi Daerah untuk Akselerasi Sektor Pariwisata dan Agrobisnis di Sulawesi Utara.”

Agenda ini bertujuan memetakan serta menyelaraskan regulasi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor unggulan pariwisata dan agrobisnis.

​Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting tingkat provinsi dan kabupaten.

Hadir mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, S.IP., M.M. Dari jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, hadir Kepala Kejati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H., dan Wakil Kepala Kejati Sulut Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., beserta para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara.

​Sementara itu, dari pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa, hadir langsung Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., serta Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si.

​Sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara. (nes)