Sinergi Jaga Stabilitas Daerah, Kapolda Sulut Terima Lima Poin Rekomendasi Strategis dari LSM Adat Waraney Puser In Tana

MANADO, INTANA.NEWS – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., bersama Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulut Johnny Alexander Suak, S.E.,M.Si., menerima lima poin rekomendasi strategis dari Dewan Pengurus Besar (DPB) LSM Adat Waraney Puser In Tana Toar Lumimuut Sulawesi Utara.

Penyerahan rekomendasi tersebut berlangsung dalam kegiatan silaturahmi dan coffee morning bersama Ormas Adat Minahasa di Kampoeng Harmagedon, Manado, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang diinisiasi di tempat milik Pdt. Hanny Pantow ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum John F. S. Pandeirot didampingi Sekjen Michael Worang, S.E., serta dibacakan oleh Pangbes Stefan Obadja Voges, S.H., M.H.

Ketua Umum DPB Waraney Puser In Tana Toar Lumimuut John F.S. Pandeirot (kiri) bersalaman dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara Johnny Alexander Suak, S.E.,M.Si. (Foto: Dok/istimewa)

Pertemuan ini digelar sebagai wujud komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat adat dalam memperkuat stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di bumi Nyiur Melambai.

Dalam kesempatan tersebut, LSM Adat Waraney Puser In Tana Toar Lumimuut memaparkan lima pokok pikiran yang diserahkan langsung kepada jajaran Polda Sulut:

1. Penguatan Kamtibmas Berbasis Kearifan Lokal Mendorong kepolisian menjadikan ormas adat sebagai mitra strategis dalam sistem deteksi dini (early warning system) untuk mencegah potensi konflik. Penyelesaian masalah sosial diarahkan secara humanis melalui falsafah Si Tou Timou Tumou Tou serta pembentukan forum dialog berkala.

2. Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel Meminta komitmen transparansi dalam penuntasan kasus korupsi, penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap penyebar hoaks serta ujaran kebencian SARA di media sosial, dan peningkatan profesionalisme penyidik yang menjunjung HAM.

3. Perlindungan Eksistensi Lembaga Adat dan Hak Masyarakat Meminta atensi khusus kepolisian dalam menjaga keamanan rumah ibadah serta situs budaya dari aktivitas ilegal, sekaligus mendorong harmonisasi antara hukum positif dan norma adat.

4. Koordinasi Antar-Daerah untuk Warga Perantau Mengusulkan sinergi lintas wilayah antara Polda Sulut dengan kepolisian di kawasan lingkar industri (seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah) guna menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja asal Sulut.

5. Dukungan Edukasi Ketertiban Sipil Menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi membantu kepolisian mensosialisasikan pencegahan judi online, investasi bodong, pemberantasan narkotika, hingga edukasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat luas.

Pertemuan ini diharapkan mampu mempererat hubungan harmonis lintas sektoral, sehingga potensi gangguan keamanan di Sulawesi Utara dapat dicegah secara dini melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kearifan lokal. (nes)