Waraney Puser In’tana Sulut Tegas Tolak Gerakan Makar dan Kudeta

MANADO, INTANA.NEWS — Dewan Pengurus Besar (DPB) Waraney Puser In’tana Sulawesi Utara mengeluarkan pernyataan sikap tegas menolak segala bentuk gerakan makar, pengkhianatan terhadap negara, serta ancaman kudeta yang berpotensi merusak stabilitas nasional dan memecah belah persatuan bangsa.

Pernyataan tersebut dideklarasikan langsung oleh Ketua Umum DPB Waraney Puser In’tana Sulawesi Utara, John F. S. Pandeirot, di Manado, Jumat (6/11/2026).

Dalam kesempatan itu, John didampingi Sekretaris Jenderal Michael M. Worang, S.E., Bendahara Umum Winsy H. Lolowang, S.H., serta Panglima Besar Stefan Obadja Voges, S.H., M.H.

John menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri tegak di atas fondasi Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Segala upaya inkonstitusional untuk merebut kekuasaan atau mendelegitimasi pemerintahan yang sah dinilai sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap kedaulatan rakyat.

“Sebagai anak bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan tanah air, kami tidak akan tinggal diam melihat pihak-pihak tak bertanggung jawab mencoba mengoyak kedamaian bangsa demi kepentingan syahwat politik semata,” ujar John.

Di tengah dinamika tersebut, organisasi masyarakat adat dan pejuang ini menyatakan berada di garis terdepan untuk memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto.

Waraney Puser In’tana Sulut meyakini kepemimpinan nasional saat ini memiliki komitmen, ketegasan, serta visi yang kuat dalam mewujudkan kemandirian bangsa, kedaulatan pangan dan energi, serta kemajuan yang berkeadilan.

Seluruh program strategis nasional dinilai wajib dikawal bersama dari Sabang sampai Merauke.

Sebagai langkah antisipasi, DPB Waraney Puser In’tana Sulut turut memetakan tiga pola ancaman dan skenario yang kerap dimainkan oleh oknum-oknum yang ingin menciptakan instabilitas nasional, yaitu:

• Provokasi Narasi Polarisasi dan Disinformasi (Ideologi dan Media): Memanfaatkan isu sosial, ekonomi, dan sentimen identitas guna membangun ketidakpercayaan publik secara masif terhadap institusi negara serta menciptakan gelombang keresahan sosial (chaos).

• Eksploitasi Isu Ekonomi dan Sosial (Krisis Buatan): Memelintir kebijakan pemerintah dan memprovokasi kelompok rentan untuk melakukan mobilisasi massa secara anarkis demi menekan stabilitas domestik.

• Konsolidasi Elit dan Infiltrasi Sistemik (Kudeta Halus / Soft Coup): Membangun aliansi terselubung antaroknum elit yang memanfaatkan celah birokrasi, hukum, atau jaringan strategis untuk melemahkan kewibawaan pusat kekuasaan dari dalam tanpa konfrontasi fisik terbuka.

Melalui pernyataan resmi ini, DPB Waraney Puser In’tana Sulut menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya di Sulawesi Utara dan Nusantara, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan nasional, serta tidak mudah terprovokasi oleh agenda terselubung pihak manapun.

“Kedaulatan negara adalah harga mati. Loyalitas kepada pemerintahan yang sah adalah kewajiban konstitusional,” tutup John. (nes)