Presiden Prabowo Resmikan Gudang Logistik dan Satuan Gizi Polri
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TUBAN, INTANA.NEWS — Pemerintah terus memperkuat infrastruktur logistik dan pemenuhan gizi nasional secara terintegrasi.
Langkah strategis ini mewujud melalui peresmian fasilitas baru hasil kolaborasi lintas institusi negara.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan infrastruktur ketahanan pangan strategis di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/05/2026).
Dalam agenda tersebut, Kepala Negara meresmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri.
Bersamaan dengan itu, Presiden meluncurkan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
Fokus Utama Infrastruktur Pangan 2026 adalah memperpendek jalur distribusi logistik melalui gudang strategis dan mengoptimalkan pemenuhan gizi masyarakat di daerah.
Fasilitas gudang baru tersebut memiliki kapasitas penyimpanan total mencapai 1.000 ton.
Korps Bhayangkara menempatkan infrastruktur logistik ini secara tersebar di delapan provinsi strategis, yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, serta Maluku Utara.
Pembangunan jaringan gudang tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan logistik daerah.
Sementara itu, operasional 166 SPPG berfungsi mendukung langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui integrasi ini, Polri ikut mengoptimalkan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Selain meresmikan fasilitas logistik, Presiden Prabowo menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Tuban.
Kehadiran pemimpin negara tersebut mendapat sambutan hangat dari kelompok tani setempat.
Para petani mengapresiasi keberhasilan serangkaian kebijakan pangan pemerintah.
Kebijakan baru terbukti berhasil menurunkan harga pupuk secara signifikan di tingkat produsen.
Selain itu, petani kini merasakan kemudahan akses pelayanan operasional pertanian di lapangan.
Dampak positif intervensi kebijakan tersebut terlihat langsung pada perbaikan harga jual komoditas.
Saat ini, harga jagung di tingkat petani sukses menembus angka Rp6.000 per kilogram.
Meskipun demikian, para petani lokal tetap mengharapkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah.
Mereka membutuhkan bantuan pembuatan sumur bor untuk menjaga kelancaran irigasi lahan.
Petani juga memerlukan fasilitas pascapanen berupa mesin alat pengering jagung modern.
Fasilitas pengering tersebut sangat penting agar hasil panen memenuhi standar mutu Bulog.
Dengan demikian, petani setempat bisa memperoleh kepastian harga jual yang maksimal.
Melalui kerja sama intensif ini, Presiden mengapresiasi kontribusi nyata dari jajaran pemerintah, TNI, dan Polri.
Sinergi kuat lintas lembaga tersebut efektif menjaga stabilitas negara serta menyukseskan program pangan nasional. (Sumber: BPMI Setpres)
- Penulis: Anes Walean
