Bupati Minsel Franky Wongkar Kawal Desa Mandiri Lewat Sinergi Hukum
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INTANA.NEWS – Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, bergerak cepat.
Senin (20/4/2026), ia hadir di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Agendanya jelas, memastikan desa-desa di Minahasa Selatan semakin kuat dan patuh hukum.
Ia menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeilohy. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa.
Di sana, Franky membahas tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kerja sama ini melibatkan ABPEDNAS dengan pihak Kejaksaan.
Franky fokus pada program kerja tahun 2026. Ia ingin setiap desa menjadi entitas yang mandiri.
Selain itu, kesejahteraan masyarakat desa menjadi prioritas utamanya. Ia percaya bahwa kemandirian harus berjalan beriringan dengan ketaatan hukum.
Langkah ini merupakan bentuk mitigasi risiko. Franky ingin aparatur desa bekerja dengan tenang.
Oleh karena itu, pendampingan dari pihak Kejaksaan menjadi sangat krusial. Sinergi ini akan meminimalkan kesalahan administrasi di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Franky menyampaikan visi besarnya.
Ia berharap kolaborasi ini menciptakan dampak nyata bagi warga.
”Kami berharap kolaborasi ini semakin kuat. Tujuannya guna mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan taat hukum,” ujar Franky Donny Wongkar.
Kehadiran tokoh penting lain menambah bobot pertemuan ini. Terlihat Ir. Stefanus B.A.N. Liow yang menjabat Ketua DPD ABPEDNAS Sulut.
Sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Utara juga tampak hadir di lokasi.
Implementasi Kerja Sama 2026
Rapat pleno ini merumuskan langkah teknis di lapangan.
Franky memastikan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan mendukung penuh PKS tersebut. Transparansi anggaran desa menjadi poin yang ia tekankan.
Sinergi ini merupakan komitmen jangka panjang. Franky ingin Minahasa Selatan menjadi contoh tata kelola desa yang baik.
Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
