Dugaan Ketidaknetralan Panitia Warnai Pilhut Rambunan Amian
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, INTANA.NEWS – Pelaksanaan pemilihan hukum tua (Pilhut) di Desa Rambunan Amian memicu keresahan warga.
Sejumlah masyarakat menyoroti dugaan ketidaknetralan panitia serta aparat desa.
Isu ini muncul setelah oknum panitia terlihat terlibat dalam aktivitas calon tertentu.
Warga mengaku melihat langsung keterlibatan oknum tersebut.
Panitia dan aparat desa tampak berinteraksi terbuka di lingkungan kandidat tertentu.
Akibatnya, persepsi keberpihakan kini mencederai prinsip keadilan demokrasi tingkat desa.
”Masyarakat sulit percaya proses berjalan jujur jika panitia tidak netral,” ujar Fentje Wewengkang, warga setempat.
Situasi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan hasil pemilihan.
Padahal, panitia memiliki tanggung jawab menjaga integritas dan transparansi.
Aparat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjunjung netralitas Pilhut.
Tokoh masyarakat mulai menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang.
Mereka meminta pemerintah segera melakukan evaluasi atau investigasi mendalam.
Langkah ini penting demi menjaga kepercayaan publik yang mulai tergerus.
”Kami ingin menjaga marwah demokrasi desa,” tegas Erens Gerung, tokoh masyarakat setempat, Jumat (1/5/2026)
Hingga kini, ketua panitia belum memberikan klarifikasi resmi.
Upaya konfirmasi melalui pesan singkat juga tidak mendapatkan respons (tidak aktif). Oleh karena itu, masyarakat masih menanti penjelasan terbuka untuk meredam situasi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Pengawasan ketat diperlukan agar proses pemilihan berlangsung jujur dan transparan. Keberpihakan aparat hanya akan merusak tatanan sosial di tingkat desa.
Demokrasi yang bermartabat menjadi harapan utama seluruh warga Rambunan Amian.
Mereka ingin pemimpin terpilih nanti lahir dari proses yang adil. Tanpa intervensi, legitimasi pemimpin desa akan semakin kuat di mata Rakyat. (*)
