Pemkab Minahasa Perkuat Transformasi Digital Layanan Informasi Publik
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MINAHASA, INTANA.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si.,M.A.P. dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS. memperkuat transformasi digital, Rabu (10/6/2026).
Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Diskominfo Minahasa.
Kegiatan tersebut bertujuan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berbasis layanan digital yang terintegrasi.
Kepala Diskominfo Minahasa, Ricky Laloan, menekankan bahwa pengelolaan data yang akurat merupakan aset strategis bagi pemerintah daerah.
Selanjutnya, kata dia, data yang terintegrasi menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Karena itu, penguatan PPID berbasis digital harus dilakukan agar tata kelola pemerintahan semakin terbuka, efektif, dan akuntabel,” ujarnya.
Di sisi lain, keterbukaan informasi publik kini telah menjadi kebutuhan mendesak.
Melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah dituntut menyajikan informasi yang valid, terstruktur, serta mudah diakses oleh masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi komitmen Pemkab Minahasa dalam mengakselerasi transformasi digital di seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang TIK, Sepdy Tumengkol, menyatakan bahwa rakor ini berfokus pada sinkronisasi tata kelola informasi.
Seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menyajikan data sesuai koridor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Implementasi tersebut juga wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Lebih lanjut dia mengatakan, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan pemerintah yang modern.
Dengan kolaborasi yang solid, standarisasi pengelolaan informasi publik dapat tercapai secara berkelanjutan.
Hasil akhirnya, masyarakat akan menerima akses informasi yang lebih cepat, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Pemerintah daerah pun terus berkomitmen memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran melalui tata kelola data yang kredibel. (nes)
