Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Perintah Penyadapan Presiden Berasal dari Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA, INTANA.NEWS – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Rapat fokus pada kasus penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Cs terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri secara rinci mengungkapkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat politik, aktivis hingga jurnalis.

Dalam pemaparannya, Jenderal Suyudi mengungkapkan bahwa dugaan perintah penyadapan tersebut berasal dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Penyadapan berlangsung dari 2025 hingga 2026. Perintah penyadapan berasal dari Listyo diduga disampaikan melalui sejumlah pejabat kepolisian, termasuk Irjen Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring,” ia mengungkapkan.

Ahrie diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi target penyadapan tanpa melalui prosedur penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Perkara ini kemudian berkembang pada Oktober 2026. Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.

Tak cuma itu, karena dia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” kata Jenderal Suyudi.

Dia menambahkan, dugaan penyadapan tersebut dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Perkara ini disangkakan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Mengenai modus operandi disebutkan meliputi lima tahapan. Mulai dari perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan, hingga penghapusan data.

Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan empat pejabat Polri tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (mantan ajudan Prabowo), Irjen Eko Hadi Santoso (mantan Direktur Tindana Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan Irjen Slamet Uliandi (mantan Kepala Divisi TIK Polri/Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim).

Mereka dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 258 UU No 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman selama 10 tahun penjara dan Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidananya sampai 6 tahun penjara.

Para tersangka hingga kini masih ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.(nor)