Seskab Teddy: Silakan Kritik Pemerintah Tetapi Ingat Jangan Sampai Kaburkan Fakta

JAKARTA, INTANA.NEWS – Pemerintah terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Namun kritik tersebut tidak mengaburkan fakta terkait apa yang telah dicapai pemerintah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet seperti dikutip pada Selasa (2/6/2026).

“Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima. Tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai. Saya rasa itu,” katanya.

Selanjutnya dia mengatakan, keputusan terkait pertemuan Presiden Prabowo dengan kepala negara lain dalam berbagai forum internasional merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Luar Negeri.

Ia menjelaskan, pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri.

“Beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas. Mana pertemuan yang harus diutamakan. Mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon,” tuturnya.

Dia mengemukakan, setiap agenda diplomasi memiliki pertimbangan tersendiri, termasuk terkait publikasi kepada masyarakat.

“Jadi tidak semua pertemuan harus diumumkan ke publik karena terdapat pertimbangan diplomatik yang menjadi kewenangan pemerintah. Mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan,” ia menambahkan.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan pandangan mengenai perjalanan Prabowo ke luar negeri melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu (30/5/2026).

Dia menilai Prabowo sebagai kepala negara tersering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak menjabat sehingga banyak menelan biaya.

“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Dan sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya,” katanya.

Ia menilai kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar, termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi, serta berbagai biaya lainnya.

Satu perjalanan ke luar negeri, lanjut dia bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, Dino menyampaikan ada lima saran untuk Prabowo.

Salah satunya untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, ia menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, Zoom call, atau telepon.

Pengalamannya, suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling lama dua jam.(*)