Usai Surya Paloh dan Prabowo Bertemu, Mungkinkah NasDem dan Gerindra Merger?

JAKARTA, INTANA.NEWS – Benarkah Partai NasDem bakal merger dengan Partai Gerindra?

Isu merger kedua partai politik itu menguat usai pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Komentar datang dari Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya.

Kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin (13/4/2026), dia menyayangkan ada pihak menggunakan narasi merger terkait pertemuan Surya Paloh dan Prabowo tersebut.

Ia mengatakan bahwa narasi itu tidak tepat dipadukan dalam konteks politik walau lanskap politik Indonesia pernah diwarnai fusi atau peleburan kepartaian. Namun hal itu dilakukan atas dasar keputusan negara.

“Kita pernah punya tradisi fusi kepartaian, tapi itu di-drive (didorong) dari atas oleh kekuasaan. Penggabungan partai hanya dua: partai-partai Islam menjadi PPP, partai-partai nasionalis menjadi PDI,” katanya.

Selanjutnya dia menilai bahwa pihak yang menggunakan narasi merger gagal membaca gagasan Surya Paloh yang penuh dengan pertimbangan reflektif.

“Dia (pihak yang menggunakan narasi merger) harusnya menangkap Pak Surya itu orang yang berpikir out of the box (lain dari biasanya). Kan kita selama ini berpikir cuma sekretariat bersama, partai koalisi. Koalisi itu dalam proses kandidasi. Sementara di dalam government (pemerintahan), kita tidak mengenal koalisi,” tuturnya.

Lantas apa sebenarnya yang terjadi terkait pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo tersebut?

Willy Aditya menjelaskan, Surya Paloh menawarkan konsep political bloc (blok politik) bukan merger ataupun fusi dengan partai politik lainnya.

“Apa yang ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah political bloc. Blok politik, bukan merger,” dia menegaskan.

Apa itu political bloc?

Political bloc adalah bagian dari rekayasa politik (political engineering) sebagai upaya mengadang kecenderungan hubungan partai politik dewasa ini yang transaksional.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan sebuah political bloc yang solid dari atas sampai ke bawah.

Ia pun lalu mengambil contoh penerapan blok politik di Indonesia.

“Golkar itu political bloc. Ingat dulu Undang-Undang yang lama, Undang-Undang partai politik dan golongan karya. Artinya, kita punya dua political bloc, ya. Satu, dulu Bung Karno ketika dia mengeluarkan dekrit itu namanya Front Nasional, yang bernama Nasakom itu. Yang kedua, golongan karya itu sebelumnya Sekber Golkar. Itu political bloc,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin (13/4/2026) berpendapat merger dua partai menjadi satu bukan perkara yang muda.

Alasannya, karena masing-masing partai politik memiliki ideologi dan cita-cita pendiri masing-masing partai politik. Walau diakuinya penggabungan partai pernah terjadi pada 1973 ketika Presiden Soeharto menyederhanakan 10 partai politik menjadi tiga entitas politik.

“Sekali lagi tidak gampang ya untuk difusikan. Apalagi dalam konteks hari ini di mana situasi kebangsaan kita, situasi demokrasi kita, kan terus berkembang, terus maju,” dia menambahkan.(*)