DPRD Minahasa Gelar Paripurna Pidato Presiden, Bupati Tegaskan Efisiensi dan Prioritas Sektor Publik Tetap Berjalan
- account_circle Anes Walean
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TONDANO, INTANA.NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026).
Agenda mendengarkan penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan ini berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang DPRD Minahasa.
Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Frangky Wolayan pada pukul 16.15 WITA, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi.
Menanggapi arah kebijakan nasional dari Presiden, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menegaskan komitmennya untuk melanjutkan efisiensi anggaran daerah yang selama ini telah berjalan.
Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut terus dipertahankan, salah satunya dengan tetap membatasi dan meniadakan rangkaian acara seremonial daerah.
Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS MAP., Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan SE., dan Sekda Minahasa Dr. Lynda D Watania MM MSi.(Foto: intana.news)
“Sesuai penyampaian Presiden, kita tetap memangkas anggaran dan berfokus pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar penting,” ujar Bupati Robby usai rapat paripurna.
Bentuk efisiensi yang selama ini konsisten diterapkan di antaranya meniadakan agenda yang menelan biaya besar, seperti makan bersama dan toast kenegaraan pada peringatan HUT ke-81 RI.
Bupati Robby menjelaskan, penyesuaian anggaran daerah saat ini masih terus berproses.
Meski begitu, program prioritas di sektor vital sudah sejak lama dilaksanakan di Minahasa.
”Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, programnya sudah berjalan di Minahasa,” jelasnya.
Selain pelayanan dasar, Pemkab Minahasa memastikan alokasi anggaran kemitraan media serta pegawai PPPK dan pegawai paruh waktu tetap menjadi perhatian utama.
”Alokasi anggaran untuk media, PPPK, maupun pegawai paruh waktu tetap ada. Keberlanjutannya akan terus kami perhatikan karena ini menyangkut kebutuhan mendasar,” tegas Bupati Robby.
Ketua DPRD Minahasa, Frangky Wolayan, S.E., menyatakan setuju dan mendukung keberlanjutan kebijakan penganggaran untuk kerja sama media tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketahanan energi, hilirisasi industri, serta penghentian praktik korupsi dan pemborosan anggaran di seluruh tingkatan pemerintahan.
Rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri Wabup Vanda Sarundajang, Sekda Lynda D. Watania, jajaran Forkopimda, para Kepala Dinas, Camat, hingga pimpinan BUMD.
Seluruh rangkaian rapat ditutup resmi oleh Ketua DPRD Frangky Wolayan, S.E. (nes)
- Penulis: Anes Walean
Saat ini belum ada komentar