Perkuat Tata Kelola, Bupati Franky Wongkar Tekankan Integritas Pengelolaan Anggaran Daerah
- account_circle Anes Walean
- calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H.(Foto: Dok/istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
AMURANG, INTANA.NEWS —
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Sosialisasi e-Purchasing yang berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Selatan, Rabu (15/7/2026).

Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur merupakan instrumen krusial dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan penuh integritas.
Menurut dia, efektivitas pengelolaan anggaran adalah kunci utama dalam memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berintegritas adalah penentu keberhasilan pembangunan daerah. Saya menekankan kepada seluruh PA dan KPA agar mampu melakukan perencanaan yang matang, meminimalkan risiko hukum, serta memastikan realisasi anggaran tepat sasaran sejak awal tahun anggaran,” ujar Franky.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain penekanan pada aspek regulasi, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan e-Purchasing dan Katalog Elektronik.
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret dalam memitigasi potensi permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Hadir sebagai narasumber sekaligus fasilitator, Ir. Felleps Wuisan, S.T., M.T., dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kehadiran ahli dari LKPP ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait dinamika aturan terbaru, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Glady Kawatu, S.H., M.Si., bersama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan turut hadir mendampingi jalannya kegiatan.
Dengan penguatan kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan optimistis dapat mengakselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Sinergi antar perangkat daerah yang terbangun melalui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa Selatan yang semakin maju dan sejahtera. (nes)
- Penulis: Anes Walean
