Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan, Presiden Prabowo Minta Bupati hingga Gubernur Ikut Mengawasi

JAKARTA, INTANA.NEWS – Presiden Prabowo Subianto kemarin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Rakornas TPAKD menjadi forum untuk menyinkronkan program percepatan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kegiatan ini juga dibahas arah strategi TPAKD untuk 2027.

TPAKD sendiri merupakan forum koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

Rakornas diselenggarakan melalui sinergi OJK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyinggung soal kebakaran hutan dan lahan.

Dia meminta para kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur ikut bertanggung jawab mengawasi perusahaan yang mendapatkan konsesi di wilayah masing-masing.

“Semua bupati, wali kota, gubernur, harus bertanggung jawab,” katanya.

Ia mengungkapkan ada perusahaan pemegang konsesi yang berulang kali melakukan pelanggaran. Beberapa di antaranya bahkan tercatat melanggar hingga belasan kali.

“Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali empat kali, melanggar tiga kali empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar,” ia mengungkapkan.

Ditegaskannya bahwa pemerintah tidak perlu terus memberikan toleransi kepada perusahaan yang berulang kali melakukan pelanggaran. Ia mengusulkan konsesi langsung dicabut apabila perusahaan sudah dua kali melanggar.

“Ini menurut saya udah nggak usah lagilah, kalau dua kali melanggar cabut aja, ya. Nggak apa-apa,” ia menjelaskan.

Prabowo menyebutkan bahwa ada indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Dia bahkan menyebut ada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran hingga 19 kali.”Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut membiayai kebakaran hutan. Ya kan? Ini sudah rahasia umum,” tuturnya

Dia menilai Indonesia selama ini terlalu terbuka sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai pihak yang beroperasi di dalam negeri.

“Kenapa? Karena ya kita, kita terlalu lugu. Siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh beli tanah kita, siapa aja boleh bikin LSM, ya kan. Semua, aduh. Makanya sekarang kita harus hati-hati,” ujarnya.

Soal dugaan keterlibatan pihak asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan pihaknya telah meningkatkan 98 kasus yang berkaitan dengan korporasi ke tahap penyidikan dan masih memilah perusahaan yang terkait penanaman modal asing maupun pihak asing.

“Polri telah menetapkan tersangka terhadap 11 korporasi, dengan tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing,” tuturnya.(nor)