Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Pilihan » Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy: Penghapusan Ambang Batas MK Buka Lebih Banyak Pilihan Pemimpin untuk Masyarakat

Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy: Penghapusan Ambang Batas MK Buka Lebih Banyak Pilihan Pemimpin untuk Masyarakat

  • account_circle Anes Walean
  • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MINAHASA, INTANA.NEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting dengan menghapuskan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya mengharuskan calon untuk meraih minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Hal ini membuka peluang lebih besar bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri dalam Pemilu 2029.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa dari Fraksi PDIP, Robby Longkutoy, memberikan tanggapan positif terhadap keputusan MK tersebut.

Menurutnya, penghapusan ambang batas akan membuka lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin.

“Setelah keputusan MK, kita harus menindaklanjuti dan melihat bagaimana ini bisa mendukung demokrasi. Tentu, kita perlu menganalisis lebih dalam,” ujar Robby, Senin (6/1/2025) seusai memimpin rapat paripurna DPRD.

Robby menekankan pentingnya beberapa kriteria dalam memilih pemimpin, di antaranya mentalitas, moralitas, intelektualitas, serta kredibilitas.

Menurutnya, seorang calon pemimpin harus memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, sikap yang bijaksana, dan perilaku yang mencerminkan kualitas moral dan mental yang kuat.

“Meskipun ada berbagai pandangan yang harus dipertimbangkan, ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita jalani, meskipun ada sisi positif dan negatifnya,” ia menambahkan.

Dengan pencabutan ambang batas, lebih banyak tokoh berpotensi maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2029.

Namun, Robby mengingatkan bahwa tantangan terkait elektabilitas dan biaya pencalonan tetap perlu dipertimbangkan dalam setiap proses politik.

Keputusan MK ini menjadi wacana baru yang perlu diperhatikan oleh semua pihak dalam dunia politik Indonesia.(Adv)

  • Penulis: Anes Walean

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lapas Tondano Gelar Penanaman Padi Dukung Ketahanan Pangan

    Lapas Tondano Gelar Penanaman Padi Dukung Ketahanan Pangan

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 17
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano menggelar kegiatan penanaman padi yang melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) asimilasi, Rabu 15/1/2024). Kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan petugas Lapas, termasuk Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binapi dan Giatja), Rocky Wajong. Kegiatan penanaman padi ini merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden dan 13 Program […]

  • FPRMI Sulut Reshuffle, Adrianus Pusungunaung Resmi Pimpin 2025–2028

    FPRMI Sulut Reshuffle, Adrianus Pusungunaung Resmi Pimpin 2025–2028

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 22
    • 0Komentar

    INTANANEWS – Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI), Bernadus Wilson Lumi, merombak susunan kepengurusan FPRMI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dalam perombakan ini, Adrianus R. Pusungunaung resmi ditunjuk sebagai Ketua FPRMI Sulut untuk sisa masa bakti 2025–2028, menggantikan kepengurusan yang dilantik pada 8 November 2023. Penunjukan ini, yang juga disertai penyegaran di posisi wakil […]

  • KPK Ingatkan Kepala Daerah Termasuk Bupati Jangan Coba-coba Bebankan Kebutuhan Pribadi di Luar Kedinasan

    KPK Ingatkan Kepala Daerah Termasuk Bupati Jangan Coba-coba Bebankan Kebutuhan Pribadi di Luar Kedinasan

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 138
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan kepala daerah termasuk bupati tidak membebankan kebutuhan pribadi di luar kedinasan kepada perangkat daerah maupun anggaran dinas. Peringatan itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Sabtu […]

  • Kerugian Rp 1,15 Miliar Dikonfirmasi di Sidang PN Tondano, Terdakwa Klaim Dana untuk Perusahaan

    Kerugian Rp 1,15 Miliar Dikonfirmasi di Sidang PN Tondano, Terdakwa Klaim Dana untuk Perusahaan

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Anes Walean
    • visibility 33
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Pengadilan Negeri (PN) Tondano kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan PT Adicitra Anantara (AA) dengan terdakwa PMB alias Patricia, Kamis (7/11/2025). Dalam persidangan tersebut, terungkapnya aliran dana perusahaan ke rekening pribadi terdakwa dihadapkan dengan klaim terdakwa bahwa dana itu digunakan untuk keperluan operasional perusahaan. Berdasarkan laporan audit terbaru yang […]

  • Menghadap Presiden Prabowo, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Ajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

    Menghadap Presiden Prabowo, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Ajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 30
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (3/11/2025), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengajukan Presiden ke-2 Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Presiden Prabowo menerima aspirasi Partai Golkar terkait pengajuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tersebut. “Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak […]

  • Masih Tidak Terima Soeharto Dianugerahi Pahlawan Nasional, PDI Perjuangan Sebut Pemerintah Tuli

    Masih Tidak Terima Soeharto Dianugerahi Pahlawan Nasional, PDI Perjuangan Sebut Pemerintah Tuli

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Norman Meoko
    • visibility 31
    • 0Komentar

    INTANA.NEWS – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto masih membuat PDI Perjuangan tidak habis pikir. Soeharto dinilai tidak layak mendapat gelar tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut, pemerintah tuli dan mengabaikan gelombang penolakan gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto. “Soeharto tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah lantaran rekam jejaknya. […]

expand_less